Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pemerintah Perluas PIP untuk Murid TK Mulai 2027 dengan Bantuan Rp450 Ribu

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah resmi memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) kepada murid taman kanak-kanak (TK) dari keluarga kurang mampu mulai tahun 2027 dengan besaran bantuan Rp450 ribu per tahun, sebagai bagian dari kebijakan sekolah gratis yang sedang dipercepat.

Perluasan ini menjadikan jenjang TK masuk dalam cakupan bantuan PIP yang sebelumnya hanya diberikan pada jenjang SD hingga perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini diumumkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pada 23 September 2026.

PIP merupakan bantuan uang tunai untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang bertujuan meringankan biaya pendidikan dan mencegah putus sekolah. Besaran PIP untuk TK sama dengan jenjang SD, yaitu Rp450 ribu per tahun.

Adapun kriteria penerima PIP meliputi peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), anak yatim/piatu, korban bencana, serta peserta didik dengan kondisi khusus seperti kelainan fisik atau keluarga yang orang tuanya terkena PHK.

Orang tua dapat mengecek status penerima PIP secara mandiri melalui sistem SIPINTAR atau melalui satuan pendidikan masing-masing.

Selain PIP, semua murid di sekolah negeri maupun swasta tetap menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) untuk kebutuhan operasional sekolah dan pembayaran guru non-ASN.

Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian menyampaikan harapannya agar kebijakan pendidikan gratis juga menyasar madrasah dan perguruan tinggi keagamaan, serta pesantren dari berbagai agama agar memperoleh perlakuan adil dan proporsional dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional.

"Saya berharap cakupannya benar-benar melihat sistem pendidikan nasional secara utuh. Jangan sampai ada peserta didik yang tertinggal hanya karena mereka menempuh jalur pendidikan yang berbeda," ujar Hetifah.

Dia juga menegaskan pentingnya keadilan bagi peserta didik di madrasah, pesantren, PTKIN, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar haknya atas dukungan pendidikan dari negara tidak berbeda.

Politikus Partai Golkar itu mendukung keterlibatan Kementerian Agama sejak tahap perencanaan dan penganggaran kebijakan pendidikan gratis, sebagai langkah menuju sistem pembiayaan yang inklusif dan tidak membedakan jalur pendidikan.

Pemerintah juga tengah mengkaji rencana pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk menghitung kebutuhan anggaran dan menyusun tahapan pelaksanaan, dengan target hasil kajian dalam dua minggu hingga satu bulan.

Skema pendidikan gratis mencakup PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, dengan total sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menginisiasi perubahan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027 dengan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Namun, pemerintah masih mempertimbangkan dampak kebijakan pendidikan gratis terhadap sekolah dan kampus swasta, serta keberlanjutan bantuan seperti KIP Kuliah.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed