Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kemendagri Perkuat Pengawasan Operasional Dapur MBG di Daerah

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah akan diperkuat melalui inspeksi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan evaluasi penerima manfaat. Kebijakan ini melibatkan gubernur, bupati, serta wali kota untuk memastikan pelaksanaan program memenuhi standar yang ditetapkan, dilansir dari Detik Finance. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung sekaligus mengawasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk memeriksa operasional SPPG di wilayah masing-masing. Pemeriksaan ini menjadi salah satu bentuk keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan program pemenuhan gizi.

Tim pemeriksa terdiri atas perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani sejumlah bidang, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan. Unsur inspektorat juga dilibatkan dalam susunan Satgas MBG.

Pelaksanaan inspeksi dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah. Penilaian mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang telah ditetapkan oleh BGN sebagai pedoman pemeriksaan. Melalui mekanisme tersebut, kondisi operasional dapur penyedia makanan dapat dinilai berdasarkan indikator yang berlaku. Pemeriksaan juga mencakup mutu makanan dan kesesuaian menu yang disediakan bagi penerima manfaat.

Mutu makanan dan evaluasi penerima manfaat

Pengawasan tidak hanya diarahkan pada kelayakan operasional SPPG, tetapi juga pada kualitas makanan yang dibagikan melalui program MBG. Penilaian menu menjadi bagian dari upaya menjaga mutu makanan yang diterima masyarakat sekaligus mengurangi sisa makanan. Tito Karnavian menjelaskan bahwa program ini memberikan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk membantu memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu (28/10/2026), Tito menyampaikan komitmen Kemendagri untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut. "Kami Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan, mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi untuk kesuksesan ini," ujar Tito.

Selain inspeksi dapur, pemerintah daerah diminta mengevaluasi pelaksanaan program dari sisi penerima manfaat, khususnya di kawasan perkotaan. Pengumpulan masukan dilakukan melalui penyebaran angket dengan melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah.

Pelibatan pihak sekolah tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi untuk memperoleh masukan mengenai pelaksanaan MBG. Hasilnya kemudian dapat digunakan sebagai bahan penilaian bersama dengan temuan inspeksi operasional SPPG.

Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada BGN

Temuan inspeksi dan evaluasi wajib disampaikan kepada BGN, dengan tembusan kepada Kemendagri. Laporan tersebut harus memuat rekomendasi yang menjelaskan apakah operasional SPPG dapat diteruskan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Terdapat tiga kategori rekomendasi yang harus dicantumkan, yaitu layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan. Setiap rekomendasi juga harus disertai alasan singkat sebagai dasar penilaian.

Pengelompokan hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran mengenai kondisi masing-masing SPPG berdasarkan indikator kelayakan yang digunakan. Dengan demikian, laporan pemerintah daerah mencakup hasil penilaian sekaligus rekomendasi tindak lanjut sesuai kondisi yang ditemukan.

BGN menyambut penguatan tata kelola MBG

Kepala BGN Sudaryono menyambut penerbitan surat edaran tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program MBG. Menurutnya, pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat mendukung transparansi dan kesesuaian pelaksanaan program dengan visi serta misi Presiden Prabowo. Sudaryono menekankan pentingnya pemeriksaan yang mengikuti standar agar operasional dapur di berbagai wilayah dapat dinilai secara tepat.

"Jadi intinya kami sangat mengharapkan dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai, standarnya kemudian kita nilai," ujar Sudaryono.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah mendapatkan peran lebih besar dalam pengawasan SPPG, mulai dari pemeriksaan kelayakan dapur dan mutu makanan hingga evaluasi penerima manfaat. Hasil seluruh proses tersebut dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kemendagri untuk mendukung penilaian operasional program MBG.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed