Great Institute Nilai Pidato Presiden Prabowo Bawa Pesan Penting Tentang Pertumbuhan dan Investasi
Penulis : Leonard AL Cahyoputra 16 Aug 2026 | 13:10 WIB
Pedagang merapikan minyak goreng yang dijual di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/8/2025). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
JAKARTA,Investor.id -Great Institute memandang pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026 membawa pesan penting, pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan.
Peneliti Ekonomi Great Institute Trisha Devita menerangkan, Pidato Presiden memberi pesan yang cukup jelas, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Investasi harus menciptakan pekerjaan, kekayaan negara harus memberi manfaat kepada masyarakat, dan kebijakan ekonomi harus menjawab persoalan konkret rakyat.
“Arah ini patut diapresiasi, namun keberhasilannya pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana berbagai kebijakan tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, miskin, dan menengah.” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan telah dijalankan 121 kebijakan transformatif. Great Institute melihat tingginya intensitas kebijakan sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural. Namun, kecepatan implementasi perlu terus berjalan bersama penguatan tata kelola, kualitas data, koordinasi antar lembaga, dan evaluasi kebijakan.
Dari sisi makroekonomi, Presiden menyampaikan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester I 2026, investasi mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi Indonesia juga disebut tumbuh 5,45 persen sepanjang semester pertama 2026.
Trisha menjelaskan, data yang disampaikan memang menunjukkan tren yang positif, terutama dari sisi realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kualitas tetap menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap perekonomian. Investasi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya nominal yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan yang produktif dan berupah layak, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperkuat struktur ekonomi nasional.
“Dengan demikian, investasi dapat benar-benar menjadi penghubung antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” kata dia.
Pidato Presiden juga menempatkan kedaulatan pangan dan energi sebagai agenda strategis. Pemerintah menyampaikan pencapaian swasembada sejumlah komoditas pangan serta penerapan B50 yang disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026, dengan potensi penghematan devisa sekitar Rp 170 triliun.
Great Institute menilai pengurangan ketergantungan terhadap impor dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberlanjutannya perlu ditopang oleh produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen.
Editor: Leonard
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
IFG Progress: Hubungan PDB dan Sektor Riil Melemah Sejak Triwulan II-2025
Dorong Pengembangan Molis, Pemerintah Siapkan Insentif
DPR Minta Pemerintah Cermati Empat Poin Krusial dalam RAPBN 2027
Tingkat Kemiskinan RI Ditarget Turun ke 6%-6,5% pada 2027
Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Lifestyle 2 jam yang lalu Tulus Tutup Kemeriahan Alun-alun Astra x BTV Semesta Berpesta Jakarta Tulus menutup BTV Semesta Berpesta Jakarta 2026 dengan lagu hits dan menjaga antusiasme pengunjung hingga akhir acara.
Lifestyle 3 jam yang lalu Rizky Febian Panaskan Panggung Alun-alun Astra x BTV Semesta Berpesta Jakarta Rizky Febian tampil di BTV Semesta Berpesta Jakarta dan berduet dengan Mahalini dalam momen spesial di panggung Parkir Timur Senayan.
Business 4 jam yang lalu Pasar EV Makin Ramai, Haka Auto Bidik 30 Dealer Haka Auto menargetkan pembangunan jaringan hingga lebih dari 30 dealer
Macroeconomy 4 jam yang lalu OJK: Tak Ada Perlakuan Khusus untuk Entitas di Bawah Danantara OJK menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Danantara dan Himbara. Pengawasan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Macroeconomy 5 jam yang lalu Belanja Negara 2027 Tembus Rp 4.000 T, Ruang Efisiensi Tetap Dibuka Belanja negara 2027 mencapai Rp 4.097,2 triliun. Purbaya menegaskan defisit dijaga 2,4% PDB dan efisiensi dilakukan jika diperlukan.
Market 5 jam yang lalu Ramalan Laba Bumi Resources Minerals (BRMS), plus Target Baru Sahamnya KB Valbury memproyeksikan laba Bumi Resources Minerals (BRMS) naik menjadi US$ 210 juta pada 2028. Muncul target harga baru saham BRMS.
Tag Terpopuler
Terpopuler
Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Minggu 16 Agustus 2026, Cek Rinciannya
Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Sabtu 15 Agustus 2026, Cek Rinciannya Aguan Buka-bukaan soal Pantai Indah Kapuk Dua
Emiten Omzetnya Rp 35 T, PBV Cuma 0,24 Kali, Lagi Dicicil Terus Saham Bank Besar yang Murah Meriah, Potensi Cuan Dekati 30%
Penulis : Leonard AL Cahyoputra 16 Aug 2026 | 13:10 WIB
Trisha menerangkan, kedaulatan pangan bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memastikan tata niaga pangan berjalan secara sehat dan efisien. Petani perlu memperoleh harga yang layak, praktik rente dan distorsi dalam rantai distribusi harus ditekan, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang stabil dan terjangkau. “Dengan rantai pasok yang lebih efisien dan transparan, swasembada dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi produsen maupun masyarakat,” jelas dia.
Di sisi lain, Presiden juga menyoroti penguatan pengelolaan kekayaan negara, koperasi desa, serta investasi pada pembangunan manusia melalui MBG, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan, dan digitalisasi bantuan sosial. Great Institute menilai agenda-agenda tersebut penting untuk memperluas basis pertumbuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pembiayaan.
Trisha menerangkan, pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang, tetapi besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tidak boleh menjadi pembenaran bagi lemahnya tata kelola. Program-program di bidang gizi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus dikawal secara ketat agar tidak menjadi ruang baru bagi kebocoran, penyimpangan, salah sasaran, maupun pemborosan anggaran.
Keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penerima manfaat. Tanpa itu, ekspansi program justru berisiko menghasilkan belanja yang besar dengan dampak yang kecil. “Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar diterjemahkan menjadi layanan yang berkualitas dan peningkatan nyata dalam taraf hidup masyarakat.” ujar dia.
Pada akhirnya, Great Institute melihat adanya konsistensi arah pembangunan dalam pidato Presiden, yakni menghubungkan kedaulatan ekonomi, produksi domestik, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
Trisha mengatakan, Presiden telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan dan investasi. Ke depan, ukuran keberhasilannya perlu semakin dilihat dari apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan meningkat, daya beli terjaga, dan layanan publik membaik.
“Arah kebijakannya sudah terlihat; tantangannya adalah memastikan arah tersebut menghasilkan dampak yang konsisten bagi masyarakat,” ucap dia.
Editor: Leonard
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow