FBI Ungkap Peretas Korut Curi Kripto Rp 7,3 Triliun
Kelompok peretas yang didukung Korea Utara mencuri aset mata uang kripto senilai lebih dari USD 400 juta atau sekitar Rp 7,3 triliun dalam 18 bulan terakhir. FBI mengungkap pencurian tersebut dilakukan melalui manipulasi panggilan video berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menargetkan pekerja industri kripto dan Web3 di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Dalam laporan yang diumumkan pada 13 November 2026, FBI menyebut operasi tersebut menggunakan skema bernama FaceStealer. Lebih dari 900 korban telah teridentifikasi, sementara aparat Amerika Serikat berhasil menyita infrastruktur penyimpanan awan yang digunakan pelaku beserta lebih dari 900 rekaman video webcam milik korban dari berbagai negara.
Direktur Siber FBI Brett Leatherman menjelaskan bahwa pencurian aset digital menjadi salah satu sumber pendanaan program persenjataan Korea Utara.
"Rezim Korea Utara mengandalkan hasil pencurian mata uang kripto berskala besar untuk mendanai program senjata ilegal mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mencuri miliaran dolar," ujar Brett Leatherman.
Dalam pernyataan lainnya, Leatherman menegaskan upaya FBI untuk mengungkap operasi tersebut dan menindak pihak yang terlibat.
"FBI terus berkomitmen mengidentifikasi, mencegat, dan memastikan pertanggungjawaban pihak Korea Utara yang mengincar komunitas aset virtual," ujar Brett Leatherman.
Menurut FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pelaku menggunakan akun media sosial palsu atau akun yang telah diretas untuk menghubungi calon korban. Mereka kemudian mengundang target mengikuti pertemuan daring melalui platform tiruan yang menyerupai Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet.
Dalam pertemuan tersebut, pelaku menampilkan video manipulasi berbasis AI yang menyerupai tokoh terkenal, orang berpengaruh, atau individu yang dikenal korban. Audio sengaja dibuat seolah-olah bermasalah sehingga target diminta mengeklik tautan untuk memperbaiki gangguan suara.
Tautan tersebut justru mengunduh perangkat lunak berbahaya ke perangkat korban. Setelah berhasil masuk, pelaku dapat mengakses daftar kontak dan aplikasi korban. Rekaman pertemuan juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk menipu calon korban berikutnya.
Asisten Direktur FBI yang memimpin kantor lapangan Los Angeles, Patrick Grandy, menilai keberhasilan FaceStealer bergantung pada penyalahgunaan kepercayaan pengguna terhadap teknologi komunikasi.
"Hal ini mengeksploitasi kepercayaan kita terhadap platform konferensi video yang ada di mana-mana serta hubungan pribadi yang kita hargai," ujar Patrick Grandy.
Grandy juga memperingatkan bahwa pengalaman teknis dan pemahaman keamanan digital tidak otomatis membuat seseorang terbebas dari ancaman tersebut.
"Jika Anda tidak bisa membayangkan skenario di mana Anda mungkin menjadi korbannya, berarti Anda belum berpikir cukup kreatif," sambung Patrick Grandy.
Ancaman siber Korea Utara juga menjadi perhatian sejumlah negara, termasuk Indonesia. Laporan investigasi program televisi Jepang Shinso Hodo Bankisha! mengungkap percakapan yang diduga melibatkan dua peretas Korea Utara mengenai rencana serangan terhadap sejumlah negara.
Selain Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan disebut masuk dalam daftar sasaran. Direktur Utama CYFIRMA Kumar Ritesh menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan AI untuk menganalisis calon target, mengidentifikasi sistem, serta menemukan celah keamanan secara lebih cepat.
Laporan tersebut juga menyebut sekitar 3.000 peretas Korea Utara beroperasi di luar negeri. Sementara itu, militer Korea Selatan memperkirakan kekuatan personel siber negara tersebut mencapai sekitar 8.400 orang, meningkat sekitar 20 persen dalam dua tahun.
Peneliti senior Korea Institute for Defense Analyses (KIDA), Lee Ho-ryung, menilai kemampuan siber Korea Utara dibangun melalui investasi dan pengembangan sumber daya manusia secara sistematis.
"Bisa dikatakan Korea Utara sangat piawai dalam menentukan fokus mereka," ujar Lee Ho-ryung.
Ia juga menggambarkan besarnya investasi negara tersebut dalam operasi peretasan dan pencurian ilegal.
"Dalam hal peretasan, mereka adalah yang nomor satu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam kegiatan pencurian ilegal," ujar Lee Ho-ryung.
Lee menjelaskan bahwa perekrutan talenta teknologi dilakukan sejak usia dini melalui seleksi kemampuan matematika dan sains.
"Mereka menyeleksi anak-anak yang berbakat di bidang matematika dan sains sejak dini, lalu memberikan pelatihan intensif kepada mereka dalam hal peretasan, pemecahan kode, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya," ujar Lee Ho-ryung.
Sejumlah talenta tersebut kemudian dikirim untuk menempuh pendidikan di Tiongkok atau Rusia sebelum ditempatkan pada unit siber yang berkaitan dengan militer, lembaga negara, maupun Partai Pekerja Korea.
Operasi siber Korea Utara juga dikaitkan dengan pencurian besar terhadap platform perdagangan kripto Binance pada akhir Oktober 2026. FBI menghubungkan serangan tersebut dengan kelompok TraderTraitor yang dituding menyebabkan kerugian sekitar USD 6,3 miliar dalam laporan sejumlah media.
Korea Utara membantah tuduhan keterlibatan dalam pencurian tersebut. Pyongyang menyebut tuduhan Amerika Serikat sebagai "retorika absurd" dan menolak pelabelan negaranya sebagai "negara kejahatan siber".
Kim Yo Jong, saudara Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, juga menyebut tuduhan tersebut sebagai "provokasi politik" terhadap negaranya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow