Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

DPR Batasi RUU Perampasan Aset pada Enam Kejahatan

Smallest Font
Largest Font

DPR RI bersama pemerintah mempersempit sasaran tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari 13 menjadi enam jenis kejahatan di luar korupsi. Kesepakatan yang dibahas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 13 November 2026 tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyederhanaan tersebut dilakukan setelah cakupan awal dinilai terlalu luas. Sejumlah sektor yang sebelumnya masuk dalam pembahasan, seperti perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup, tidak lagi dicantumkan sebagai kategori tersendiri.

Enam tindak pidana yang disepakati meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Habiburokhman menilai pembatasan diperlukan agar mekanisme perampasan aset tidak menjangkau terlalu banyak perkara yang berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

"Jangan yang lain [kriteria sasaran], kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering menyalahgunakan kekuasaan," ujar Habiburokhman.

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan ketentuan mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Selain karakteristik tindak pidana, DPR memperhatikan dampak kejahatan terhadap masyarakat sebagai dasar penentuan objek perampasan aset.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa pembatasan tersebut juga berkaitan dengan penyesuaian judul rancangan undang-undang. DPR dan pemerintah sepakat menggunakan nama Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya.

Menurut Soedeson, penggunaan istilah ekonomi dalam judul berpotensi memperluas cakupan aturan sehingga diperlukan rumusan yang lebih tegas. Prinsip kepastian hukum melalui asas lex stricta menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan ketentuan tersebut.

"Judul undang-undang yang kami sudah sepakat dengan pemerintah adalah Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus ketat," ujar Soedeson dalam RDPU Komisi III DPR RI pada 11 November 2026.

Dalam pembahasan lainnya, Soedeson menilai pembatasan kategori penipuan diperlukan agar ketentuan tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Ia mencontohkan penipuan perjalanan umrah dan investasi yang dapat masuk dalam pengaturan apabila memenuhi karakteristik tindak pidana yang telah ditentukan.

"Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat," ujar Soedeson.

Ia juga menjelaskan bahwa Panja menerima masukan dari akademisi, organisasi masyarakat, dan peserta Pemagangan Nasional Badan Keahlian DPR RI. Penyerapan aspirasi tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai bagian dari pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa penipuan dan/atau penggelapan merupakan tindak pidana inti yang dapat mencakup berbagai modus kejahatan ekonomi. Cakupannya antara lain dapat berkaitan dengan pelanggaran di sektor perbankan dan pasar modal.

Ia mencontohkan pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi bank, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, serta praktik perdagangan orang dalam atau insider trading di pasar modal.

"Ini pasal sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," ujar Edward Omar Sharif Hiariej.

Dalam penjelasan ketentuan penipuan dan penggelapan, sejumlah modus seperti penipuan investasi dan penipuan aset kripto turut menjadi perhatian. Pengaturannya tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh perkara penipuan, melainkan kejahatan yang memenuhi unsur penggunaan teknologi informasi atau menimbulkan dampak ekonomi luas.

Habiburokhman juga menyebut adanya aspirasi korban investasi bodong yang menginginkan aset hasil perampasan dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian. Dengan demikian, aset yang dirampas tidak selalu harus masuk ke kas negara, tetapi dapat diarahkan untuk pemulihan hak korban sesuai ketentuan yang nantinya diatur.

Kesepakatan enam kategori tersebut hanya membatasi tindak pidana lain di luar korupsi. Tindak pidana korupsi tetap menjadi fokus utama dalam rancangan undang-undang yang masih dibahas DPR RI bersama pemerintah.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed