Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

DKI Siapkan Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik

Smallest Font
Largest Font

Pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik di Jakarta mendorong pemerintah daerah menyiapkan sistem pengelolaan baterai bekas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia untuk merancang kebijakan sekaligus mencegah risiko pencemaran lingkungan, dilansir dari Detik Oto.

Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan limbah, tetapi juga mencakup pemanfaatan kembali material bernilai yang terkandung dalam baterai. Dengan pengelolaan yang tepat, baterai bekas berpotensi menjadi sumber bahan baku untuk mendukung kebutuhan industri baterai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyampaikan bahwa kajian bersama perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan pengelolaan limbah kendaraan listrik.

"Melalui kajian yang dilakukan bersama Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia, Pemprov DKI berupaya memperkuat perencanaan pengelolaan limbah baterai agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar Dudi Gardesi.

Besarnya penggunaan kendaraan listrik di Jakarta menjadi salah satu alasan pentingnya penyusunan sistem pengelolaan baterai bekas. Berdasarkan data 2023, jumlah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di wilayah tersebut mencapai 55.240 unit.

Angka itu setara dengan sekitar 68 persen dari keseluruhan kendaraan listrik berbasis baterai secara nasional. Posisi tersebut menjadikan Jakarta salah satu pusat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH DKI Jakarta, Dedy Setiono, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah kendaraan listrik akan diikuti bertambahnya baterai yang memasuki masa akhir penggunaan.

"Semakin banyak kendaraan listrik yang digunakan, semakin besar pula potensi baterai bekas yang harus dikelola," kata Dedy.

Menurut Dedy, kajian diperlukan untuk menentukan arah kebijakan serta strategi penanganan yang sesuai. Perencanaan tersebut diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan pencemaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan material yang masih memiliki nilai guna.

Namun, pemulihan material dari baterai bekas harus tetap mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Aspek kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemanfaatan kembali komponen baterai.

Baterai bekas berpeluang memiliki masa pakai kedua

Pemanfaatan baterai kendaraan listrik tidak harus berhenti ketika komponen tersebut tidak lagi digunakan pada kendaraan asalnya. Plt. Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Kementerian ESDM, Slamet, menjelaskan adanya peluang penggunaan kembali baterai melalui konsep masa pakai kedua atau second life.

Salah satu penerapannya adalah menjadikan baterai bekas sebagai perangkat penyimpan energi. Selain itu, komponen tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber tenaga untuk kendaraan berkecepatan rendah, termasuk forklift.

Peluang pemanfaatan lainnya berkaitan dengan pengambilan kembali material berharga yang terdapat dalam baterai. Langkah ini dapat mendukung penyediaan bahan baku baterai sehingga limbah tidak semata-mata berakhir sebagai material buangan.

Koordinator Pokja Perpindahan Lintas Batas Limbah dan Konvensi Kementerian Lingkungan Hidup, Amelia Rachmatunisa, turut menyoroti pentingnya mengoptimalkan nilai guna limbah baterai melalui proses pemanfaatan dan pengolahan.

"Kami mendorong agar limbah yang dihasilkan dapat menjadi sumber daya baru. Karena itu, penimbunan di landfill sebisa mungkin dihindari dengan mengutamakan pemanfaatan dan pengolahan," jelas Amelia.

Amelia menambahkan bahwa potensi penggunaan baterai bekas tidak terbatas pada pengambilan material bernilai. Komponen tersebut juga masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan kembali bagi kebutuhan lain.

Sistem pengumpulan baterai bekas perlu terintegrasi

Selain teknologi pengolahan dan pemulihan material, keberadaan sistem pengumpulan yang terorganisasi menjadi perhatian dalam kajian tersebut. Titik pengumpulan perlu saling terhubung agar pergerakan baterai bekas dapat dipantau sejak awal.

Tenaga Ahli Ekonomi Sirkular Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Putri Ghassani Ramadhina, menilai jaringan bengkel yang sudah menjalin kerja sama dengan produsen dapat dimanfaatkan sebagai salah satu jalur pengumpulan.

Dalam skema tersebut, pemerintah daerah berperan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengumpulan. Keterlibatan pemerintah diperlukan agar perjalanan baterai bekas dari bengkel menuju tahapan penanganan berikutnya dapat diketahui dan dipantau.

Putri menekankan bahwa pemantauan harus didukung mekanisme yang kuat. Dengan begitu, proses pengumpulan tidak berhenti pada tersedianya titik penampungan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap alur penanganan selanjutnya.

"Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memantau sistem pengumpulan baterai bekas. Karena itu, diperlukan sistem monitoring yang kuat agar pengumpulan dari bengkel hingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik," ujar Putri.

Melalui kajian bersama Universitas Indonesia, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pendekatan pengelolaan yang mencakup pencegahan pencemaran, pengumpulan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali baterai kendaraan listrik sesuai ketentuan limbah B3.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed