BULOG Perketat Pengawasan Distribusi Beras SPHP
Dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, mendorong Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi. Dilansir dari Detik Finance, perusahaan mengambil langkah penertiban, menonaktifkan 6 pegawai, serta mengevaluasi mekanisme penyaluran untuk menjaga agar program pemerintah tepat sasaran.
Penanganan tersebut mencakup pemeriksaan internal dan pembenahan sistem pengawasan. BULOG menyatakan bahwa seluruh langkah dilakukan untuk memastikan penyaluran beras sesuai ketentuan dan manfaat program stabilisasi pangan dapat dirasakan masyarakat.
Enam pegawai di lingkungan Perum BULOG dinonaktifkan sebagai bagian dari proses penanganan internal. Kebijakan administratif ini ditempuh agar pemeriksaan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan yang sedang berjalan.
Selain pemeriksaan terhadap pegawai, BULOG membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tim ini dirancang untuk memperkuat pengendalian distribusi melalui pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional perusahaan.
Satgas tersebut memiliki fokus pada pemantauan jalur penyaluran, penilaian kepatuhan mitra, serta pemeriksaan pelaksanaan setiap tahapan distribusi beras pemerintah. Penguatan pengawasan ini ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pelaksanaan penugasan pemerintah harus disertai profesionalisme dan perbaikan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.
"BULOG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan. Langkah evaluasi dan penertiban yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat integritas, kedisiplinan, serta kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program pangan pemerintah," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Pengawasan Mitra Penyalur dan Harga Beras SPHP
Perbaikan pengawasan juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap mitra menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan program.
BULOG menekankan bahwa mitra wajib mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta tidak menyalahgunakan beras yang dialokasikan untuk program pemerintah. Pengawasan intensif dan evaluasi berjenjang diharapkan dapat meningkatkan keteraturan penyaluran sekaligus mengurangi risiko pelanggaran di setiap mata rantai distribusi.
Dalam arahannya kepada seluruh jajaran, Ahmad Rizal Ramdhani meminta peningkatan kedisiplinan dan ketelitian, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang. Pengendalian yang lebih kuat dinilai penting untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan program SPHP dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran BULOG, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran. Pembentukan satgas khusus ini menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur. Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Rizal.
Komitmen Menjaga Program Stabilisasi Pangan
Penertiban distribusi menjadi bagian dari upaya BULOG mempertahankan efektivitas program SPHP. Program ini memiliki peran strategis dalam mendukung kestabilan pasokan dan harga beras nasional, sehingga pelaksanaannya perlu diawasi secara konsisten.
BULOG menyatakan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam menjalankan penugasan pemerintah. Evaluasi terhadap pegawai maupun mitra penyalur menjadi bagian dari pembenahan tata kelola distribusi beras.
Perusahaan juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. BULOG siap menyediakan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan agar dugaan pelanggaran dapat diperiksa secara objektif dan ditangani hingga tuntas.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow