Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kepala BNPPDT Petakan Masalah Perbatasan RI Malaysia di Sebatik

Smallest Font
Largest Font

Persoalan penegasan wilayah negara dan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11), untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mempercepat operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.

Dalam kunjungan tersebut, Maruli mendatangi Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning, sejumlah patok batas negara, PLBN Sebatik, pelabuhan laut, serta Dermaga Sei Pancang. Ia juga memeriksa lokasi lahan yang terdampak persoalan batas negara atau outstanding boundary problems (OBP).

Maruli menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan tidak sebatas memastikan kejelasan wilayah negara. BNPPDT juga memiliki tanggung jawab memperhatikan kondisi daerah terpencil dan kesejahteraan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut.

"Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujar Maruli Simanjuntak, Kepala BNPPDT.

Menurut Maruli, perhatian terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan berkaitan langsung dengan upaya menjaga pertahanan wilayah. Kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dinilai penting untuk menumbuhkan rasa kebangsaan penduduk di kawasan perbatasan.

"Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah," kata Maruli.

Peninjauan Sebatik merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Maruli ke sejumlah wilayah terluar Indonesia. Sebelum mendatangi Sebatik, ia telah mengunjungi Miangas, Pulau Rote, dan Krayan. Agenda berikutnya dijadwalkan berlangsung di Pulau Laut dan Sabang.

Dari pemeriksaan sementara, Maruli menemukan sejumlah persoalan yang menurutnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga pemerintah. Ia berharap proses penanganannya sudah dapat dimulai pada awal 2027.

"Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan," ungkap Maruli.

Mengenai penegasan garis batas Indonesia-Malaysia, Maruli menyebut komunikasi antara kedua negara selama ini berjalan baik. Meski demikian, masih terdapat persoalan teknis karena sejumlah garis perbatasan yang ditetapkan ratusan tahun lalu perlu diselaraskan dengan kondisi saat ini.

"Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja," ucap Maruli.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan perbatasan memerlukan pemeriksaan langsung di lapangan. Sejumlah kementerian dan lembaga juga harus dilibatkan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing agar proses penanganan berjalan tepat.

Selain persoalan garis batas, percepatan operasionalisasi PLBN Sebatik menjadi agenda penting dalam kunjungan tersebut. Maruli menyatakan tahapan pengoperasian fasilitas itu masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut di tingkat kementerian.

"Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik," kata Maruli.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed