Bimo Pastikan Pengunduran Diri Gibran Tak Ganggu Penerimaan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan perubahan situasi politik setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden tidak memengaruhi upaya penghimpunan pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan komitmen lembaganya mengejar target penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dalam pernyataan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Bimo menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak mengubah pelaksanaan tugas maupun strategi DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Pernyataan itu disampaikan dalam Media Gathering DJP 2026.
"Dampaknya menurut saya enggak ada. Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Di tengah perkembangan tersebut, DJP masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Berdasarkan laporan Kontan, lembaga di bawah Kementerian Keuangan tersebut perlu menghimpun tambahan Rp 500 triliun selama November dan Desember 2026.
Untuk mengejar kebutuhan penerimaan tersebut, Bimo menyebut sejumlah kebijakan perpajakan yang akan diandalkan. Langkah-langkah itu mencakup pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 final melalui marketplace, pengurangan sanksi administratif, penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT), serta Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN).
Selain mengoptimalkan penerimaan, Bimo menekankan pentingnya peningkatan kepatuhan sukarela masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. DJP juga berupaya menjaga aktivitas ekonomi agar tetap berjalan dengan baik.
"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela (pajak) bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Pengunduran diri Gibran menjadi latar belakang perhatian terhadap perkembangan pemerintahan tersebut. Pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut setelah menerima kunjungan Gibran. Pertemuan antara keduanya bersama pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Penyerahan tersebut dikonfirmasi Muzani setelah pertemuan berlangsung.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow