Airlangga Pisahkan Dinamika Politik dari Aktivitas Ekonomi
Pemerintah berupaya menjaga aktivitas perekonomian Indonesia tetap berjalan di tengah kekhawatiran pelaku usaha terhadap dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemisahan aktivitas politik dan ekonomi diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan investor, Jumat (13/11/2026), di Jakarta Pusat.
Airlangga mengakui kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama pengusaha dalam menjalankan bisnis. Namun, menurut dia, pemerintah telah mendorong pemisahan antara perkembangan politik dan kegiatan ekonomi. Ia juga menyoroti kondisi pasar saham yang dinilai relatif positif.
"Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong pemisahan antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam pertemuan dengan para duta besar dan diplomat negara sahabat, Airlangga menyebut tidak ada perwakilan negara asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus ataupun mempertanyakan pengunduran diri Gibran.
"Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi," tegas Airlangga.
Mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden, Airlangga menyebut mekanisme pengisian telah menjadi kewenangan MPR. Menurut dia, lembaga tersebut memiliki waktu 60 hari untuk menjalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja," ujar Airlangga.
Pengusaha Khawatir Investasi Tertunda
Kekhawatiran terhadap dampak dinamika politik sebelumnya disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani. Dilansir dari Detik Finance, Shinta menilai stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan faktor penting bagi investor, terutama dalam menentukan investasi jangka panjang.
Menurut Shinta, ketidakpastian politik yang berlangsung lama dapat meningkatkan persepsi risiko dan membuat investor lebih berhati-hati dalam merealisasikan penanaman modal maupun rencana ekspansi usaha.
"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO.
Selain APINDO, kekhawatiran serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang. Ia menilai kondisi politik yang kondusif diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan mengurangi kekhawatiran pelaku usaha lokal.
Sarman juga mengingatkan tekanan ekonomi global telah menambah ketidakpastian yang dihadapi dunia usaha. Penundaan investasi dinilai dapat merugikan perekonomian karena realisasi penanaman modal dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak menunggu dan melihat situasi dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ucap Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow