Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Xi Jinping Desak Reunifikasi Taiwan Saat China Perluas Kekuatan Militer

Smallest Font
Largest Font

Ketegangan antara China dan Taiwan kembali menjadi perhatian setelah Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa penyatuan kedua wilayah harus terwujud melalui pendekatan damai. Pernyataan tersebut disampaikan di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (12/11/2026), ketika China juga memperluas kemampuan militernya di kawasan Laut China Selatan untuk menghadapi pengaruh Amerika Serikat.

Dalam pidato memperingati ulang tahun ke-160 tokoh revolusi Sun Yat-sen, Xi menyebut penyelesaian persoalan Taiwan sebagai misi sejarah Partai Komunis China. Ia menegaskan bahwa Beijing tidak akan meninggalkan tujuan penyatuan wilayah tersebut.

"Arus sejarah tidak dapat dihentikan," ujar Xi Jinping, Presiden China.

Xi kemudian kembali menegaskan kepastian penyatuan kedua wilayah dalam pidato yang sama.

"Reunifikasi tanah air sepenuhnya harus diwujudkan, dan hal itu pasti akan terwujud," ujar Xi.

Beijing menyatakan tetap berpegang pada pendekatan "reunifikasi secara damai dan kebijakan 'satu negara, dua sistem'" serta membuka peluang dialog dengan Taiwan berdasarkan "prinsip satu China". Pemerintah China menganggap kedua sisi Selat Taiwan sebagai bagian dari satu negara.

Xi juga mengajak seluruh masyarakat China, termasuk penduduk Taiwan, menentang kelompok yang disebutnya sebagai kekuatan "separatis". Ia menghubungkan seruan tersebut dengan pandangan Sun Yat-sen mengenai persatuan nasional.

Dalam pidato yang sama, Xi menyampaikan pandangannya mengenai warisan politik tokoh revolusi tersebut.

"Bapak Sun Yat-sen secara konsisten menjunjung tinggi persatuan negara dan menentang tegas semua tindakan yang memecah belah bangsa," ujar Xi.

Sun Yat-sen merupakan tokoh yang membantu memimpin revolusi 1911, yang mengakhiri kekuasaan kekaisaran di China dan menjadi bagian penting dari sejarah pembentukan Republik China.

Penolakan terhadap pendekatan Beijing disampaikan pemerintah Taiwan melalui Dewan Urusan Daratan. Taipei menilai skema "satu negara, dua sistem" tidak dapat diterima karena dianggap akan menempatkan Taiwan di bawah kekuasaan otoriter Partai Komunis China.

Juru Bicara Dewan Urusan Daratan Liang Wen-chieh menilai pernyataan terbaru Xi tidak membawa perubahan berarti dibandingkan sikap Beijing sebelumnya.

"Mengenai susunan kata tentang penyatuan Taiwan, tidak jauh berbeda dengan masa lalu," ujar Liang Wen-chieh.

Tekanan terhadap Taiwan juga berlangsung melalui aktivitas militer. Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 29 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16 dan pesawat nirawak, pada Kamis (12/11/2026).

Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip Channel News Asia, pesawat-pesawat tersebut menjalankan "patroli kesiapan tempur gabungan" bersama kapal perang China di sekitar Taiwan. Aktivitas tersebut berlangsung ketika Xi tidak secara terbuka menyebut penggunaan kekuatan militer dalam pidatonya.

Presiden Taiwan Lai Ching-te dan Partai Progresif Demokratik tetap memperjuangkan identitas politik terpisah pulau tersebut. Beijing sebelumnya menyebut Lai sebagai tokoh separatis dan menolak berdialog dengannya.

Ketegangan politik juga berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai warisan Sun Yat-sen. Pemerintah Taiwan sejak bulan sebelumnya meminta masyarakat menghindari acara peringatan yang diselenggarakan China karena menilai Beijing mendistorsi sejarah tokoh yang secara resmi dianggap Taiwan sebagai "bapak bangsa".

Persoalan Taiwan turut menjadi perhatian menjelang KTT APEC di Shenzhen. Xi dijadwalkan kembali bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan tersebut, sementara pemilihan umum lokal Taiwan akan berlangsung lebih dari dua minggu setelah pernyataan Xi.

Di sisi lain, laporan tahunan Laporan Keamanan China 2027 dari Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang menyoroti perkembangan kemampuan militer Beijing. Lembaga kajian di bawah Kementerian Pertahanan Jepang itu menilai China semakin memprioritaskan penguasaan strategis Laut China Selatan untuk membatasi kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Taiwan.

Menurut laporan tersebut, Beijing memperkuat kemampuan angkatan laut untuk menjangkau wilayah jauh dari daratan utama. Laut China Selatan dipandang sebagai pijakan strategis dalam menghadapi persaingan kekuatan dengan Washington.

Laporan itu juga menjelaskan pentingnya pengamanan jalur laut di luar "rantai pulau pertama", yang membentang dari kepulauan selatan Jepang melalui Taiwan hingga Filipina. Penguasaan jalur tersebut dinilai berkaitan dengan kemampuan China memperluas operasi militernya di kawasan Pasifik.

Dalam salah satu skenario yang dianalisis, China dapat memperoleh keuntungan strategis apabila berhasil memblokade Selat Bashi antara Taiwan dan Filipina serta mencapai keunggulan udara dan maritim di selatan Taiwan. Kondisi tersebut berpotensi memberikan keuntungan bagi pergerakan pasukan dari Laut China Selatan.

Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang turut menyoroti penggunaan penjaga pantai dan milisi maritim China untuk membentuk "situasi zona abu-abu". Strategi tersebut memungkinkan Beijing memperluas pengaruh tanpa harus memasuki konflik bersenjata secara langsung.

Laporan itu merekomendasikan penguatan kerja sama pertahanan Jepang dengan ASEAN, termasuk melalui penyediaan teknologi dan peralatan seperti sistem radar serta kapal patroli. Jepang juga didorong memperluas koordinasi dengan Australia, Inggris, Kanada, dan negara lain untuk menjaga kebebasan navigasi.

Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang menegaskan bahwa Laporan Keamanan China 2027 merupakan hasil analisis para penelitinya sendiri dan tidak mencerminkan posisi resmi pemerintah Jepang.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed