Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

OJK Catat Utang Pinjol Tembus Rp 106,48 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) di Indonesia mencapai Rp 106,48 triliun pada September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai tersebut meningkat 17,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring penyaluran pendanaan kepada sektor produktif dan UMKM, dilansir dari Detik Finance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyampaikan bahwa pembiayaan sektor UMKM mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 12,49%.

Dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2026 secara daring, Kamis (5/11/2026), Agusman memaparkan perkembangan pembiayaan industri tersebut.

"Pada industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI, outstanding pembiayaan pada September 2026 tumbuh 17,02% secara tahunan dengan nominal sebesar Rp 106,48 triliun," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK.

Di tengah peningkatan penyaluran pembiayaan, OJK juga mencatat tingkat risiko kredit macet agregat atau TWP90 industri LPBBTI berada pada angka 5,36%. Agusman menilai perkembangan pembiayaan tersebut menunjukkan dukungan industri terhadap perluasan akses pendanaan masyarakat dan sektor produktif.

OJK terus melakukan pemantauan terhadap kualitas pendanaan serta mendorong pengelolaan industri yang memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan konsumen.

"OJK senantiasa mendorong pertumbuhan industri LPBBTI yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kualitas pendanaan, penguatan manajemen risiko, serta perlindungan konsumen," ujar Agusman.

Selain mengawasi kualitas pembiayaan, OJK juga mendorong penyelenggara LPBBTI dan perusahaan pembiayaan memenuhi ketentuan permodalan minimum. Hingga periode pelaporan, 85 dari 94 penyelenggara LPBBTI atau 90,43% telah memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar.

Pada industri perusahaan pembiayaan, sebanyak 138 dari 144 perusahaan atau 95,83% telah memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 100 miliar.

Agusman menyebut pengawasan permodalan dilakukan bersamaan dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

"OJK terus melakukan langkah-langkah pemantauan dan pengawasan untuk mendorong pemenuhan permodalan minimum dengan penguatan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen secara berkelanjutan," imbuh Agusman.

Dalam penegakan kepatuhan sektor PVML, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif selama Oktober 2026. Sanksi tersebut diberikan kepada 11 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal ventura, dan 11 penyelenggara LPBBTI.

OJK menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan POJK yang berlaku maupun temuan dari kegiatan pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed