Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus BPRS Khasanah Ummat ke Jaksa

Smallest Font
Largest Font

Penanganan dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, memasuki tahap penuntutan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11). Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan yang berpotensi menimbulkan kerugian sekitar Rp1,72 miliar, dilansir dari Detik Finance.

Dua tersangka tersebut berinisial TR, yang menjabat Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis BPRS. Keduanya diduga terlibat dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberiannya.

Berdasarkan hasil penyidikan OJK, dugaan penyimpangan berlangsung pada Mei 2018 hingga September 2021. Perkara tersebut mencakup 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah proses pelengkapan berkas perkara. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tahap I.

Berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026. Dengan demikian, proses penyidikan oleh OJK telah memasuki tahap penyerahan perkara kepada pihak kejaksaan.

OJK menjelaskan bahwa penanganan perkara bermula dari rangkaian kegiatan pengawasan terhadap lembaga perbankan syariah tersebut, mulai dari pengawasan rutin hingga penyidikan.

"Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/11/2026).

Dalam perkara ini, TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Dalam aspek penegakan hukum, OJK juga memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menangani dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

OJK menyatakan penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri serta meningkatkan perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.

"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional," tutup OJK.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed