Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Tiga Provinsi Belum Penuhi Target Perlindungan Lahan Sawah

Smallest Font
Largest Font

Perlindungan lahan pertanian pangan di Indonesia masih menghadapi kendala di tiga provinsi, yakni Riau, Papua, dan Banten. Ketiganya belum memenuhi ketentuan minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dilansir dari Detik Finance.

Secara nasional, realisasi penetapan LP2B telah mencapai 87,98% atau setara 6,46 juta hektar dari keseluruhan 7,34 juta hektar LBS. Sementara itu, sebanyak 324 kabupaten/kota sudah berhasil memenuhi ambang batas perlindungan tersebut.

Status LP2B memiliki konsekuensi terhadap pemanfaatan lahan. Area yang telah ditetapkan pada prinsipnya tidak diperbolehkan beralih fungsi, kecuali penggantinya berupa lahan lain dengan kualitas serta tingkat produktivitas yang setara.

Riau menjadi provinsi dengan capaian perlindungan LP2B sebesar 76,24%. Rendahnya persentase tersebut berkaitan dengan kondisi wilayah yang didominasi lahan non-sawah, terutama perkebunan kelapa sawit.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai penambahan area persawahan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan capaian provinsi tersebut.

Ia meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempertimbangkan program cetak sawah baru di Riau. Potensi lahan yang masih tersedia dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi beras di daerah tersebut.

Upaya itu juga berkaitan dengan kebutuhan pasokan pangan regional. Dengan penambahan areal persawahan, Riau diharapkan tidak terus bergantung pada kiriman beras dari provinsi lain.

Perizinan non-pertanian memengaruhi Banten

Persoalan berbeda ditemukan di Banten. Provinsi ini baru mencapai 84,73% dari target perlindungan LP2B, meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mencatatkan perlindungan lahan mendekati 95%.

Menurut Nusron, salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan persentase di Banten adalah penerbitan izin untuk kegiatan non-pertanian pada kawasan yang sebelumnya berpotensi menjadi lahan pertanian.

Perizinan tersebut berkaitan dengan pembangunan perumahan dan kawasan industri. Izin berskala besar di sejumlah lokasi diketahui telah diterbitkan pada tahun 2015, 2019, hingga 2024.

Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Nusron menjelaskan persoalan perizinan yang memengaruhi perlindungan lahan di Banten.

"Nah kalau Banten, sudah tadi saya laporkan tadi. Pengurang terbesar adalah karena sudah terbit izin non-pertanian di lokasi tersebut. Dan ini izinnya ada yang terbit tahun 2019, ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2015, sudah izin besarnya terbit di situ untuk kepentingan ada yang perumahan, ada yang industri," beber Nusron.

Papua membutuhkan program pencetakan sawah

Provinsi Papua juga belum mencapai ketentuan minimum. Persentase lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B di wilayah tersebut baru sebesar 78,02% dibandingkan total LBS.

Nusron mengaitkan kondisi Papua dengan terbatasnya ketersediaan sawah yang sudah ada. Karena itu, ia menilai program pencetakan sawah baru perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan perlindungan lahan pertanian.

Berbeda dari Banten yang menghadapi persoalan penerbitan izin non-pertanian dan Riau yang didominasi perkebunan, keterbatasan sawah eksisting menjadi kendala utama yang dijelaskan untuk Papua.

Pemerintah tetap meminta tiga provinsi memenuhi target

Meskipun capaian secara nasional sudah melampaui batas minimal, pemerintah belum mengesampingkan kewajiban tiga provinsi tersebut. Penyelesaian kekurangan perlindungan lahan tetap menjadi tugas pemerintah daerah terkait.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Riau, Papua, dan Banten tetap harus melengkapi target yang telah ditentukan pemerintah. Namun, pemerintah belum menetapkan batas waktu penyelesaiannya.

"Memang ada tiga provinsi, tapi secara nasional sudah (sesuai target). Nah, catatannya yang tiga provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi," tutur Zulhas.

Dengan capaian nasional sebesar 87,98%, perhatian pemerintah kini juga tertuju pada penyelesaian kekurangan di tiga provinsi tersebut. Masing-masing wilayah menghadapi kondisi berbeda dalam memenuhi ketentuan minimal 87% perlindungan Lahan Baku Sawah sebagai LP2B.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed