Sudjatmiko Usulkan Subsidi Silang untuk Rumah MBR
Pemanfaatan keuntungan dari kawasan komersial untuk membiayai pembangunan rumah sederhana menjadi salah satu solusi yang diusulkan guna memperluas akses hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Gagasan subsidi silang tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, seperti dilansir dari Detik Finance.
Skema ini diharapkan dapat mempertemukan kepentingan bisnis pengembang dengan kebutuhan penyediaan rumah terjangkau. Dengan demikian, pembangunan kawasan komersial dapat berjalan bersamaan dengan pemenuhan kewajiban menyediakan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Usulan tersebut berkaitan dengan tantangan besar sektor perumahan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, terdapat 9,64 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.
Selain persoalan kepemilikan, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan hunian terjangkau masih menjadi pekerjaan penting pemerintah dan pelaku usaha properti.
Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak. Namun, pencapaian sasaran tersebut membutuhkan dukungan pengembang, terutama perusahaan yang memiliki kapasitas pembangunan dalam skala besar.
Kewajiban hunian berimbang bagi pengembang
Sudjatmiko mengingatkan bahwa pembangunan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada segmen komersial. Pengembang besar juga harus menjalankan ketentuan hunian berimbang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurutnya, perusahaan pengembang dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut. Pelaksanaannya diperlukan agar masyarakat berpenghasilan rendah turut memperoleh kesempatan memiliki rumah.
"Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan," tegas Sudjatmiko, ditulis Sabtu (14/11/2026).
Ketentuan hunian berimbang bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi perusahaan. Aturan ini juga ditujukan untuk memastikan pembangunan perumahan menyediakan pilihan tempat tinggal bagi kelompok menengah ke bawah.
Penerapannya pun tidak harus selalu berbentuk rumah tapak yang dibangun dalam satu kawasan. Sudjatmiko menjelaskan bahwa pengembang dapat menggunakan konsep hunian vertikal selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Subsidi silang melalui kawasan komersial
Di sisi lain, Sudjatmiko memahami bahwa pembangunan perumahan dalam skala besar membutuhkan modal, penguasaan lahan, serta perencanaan usaha jangka panjang. Pengembang juga memerlukan waktu untuk menyiapkan bank tanah sebelum lahan tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan hunian.
Karena itu, diperlukan pembahasan bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menemukan pola bisnis yang mendukung penyediaan rumah MBR. Mekanisme tersebut perlu mempertimbangkan kewajiban sosial pengembang sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya.
Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah menggunakan pendapatan dari kegiatan komersial sebagai sumber pembiayaan silang. Keuntungan penjualan rumah toko, lahan komersial, dan bangunan usaha lainnya dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
"Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana," jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, keuntungan dari segmen properti yang memiliki nilai komersial dapat membantu menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan hunian sederhana. Skema ini juga memungkinkan kewajiban menyediakan rumah terjangkau diperhitungkan sejak tahap perencanaan kawasan.
Sudjatmiko menilai integrasi kewajiban perumahan dalam rencana bisnis sejak awal akan membantu pengembang menjalankan dua kepentingan sekaligus. Pengembangan kawasan usaha tetap dapat berlangsung, sementara penyediaan rumah bagi MBR menjadi bagian dari perencanaan perusahaan.
"Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah," ungkapnya.
Kolaborasi pemerintah dan pengembang
Selain mendorong penerapan subsidi silang, Sudjatmiko meminta pemerintah memahami berbagai kendala yang dihadapi perusahaan properti dalam mengembangkan kawasan perumahan. Ketersediaan lahan, kebutuhan investasi, dan perencanaan bisnis menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Meski demikian, tantangan usaha tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pengembang dalam menyediakan hunian terjangkau. Kedua pihak perlu mencari mekanisme pelaksanaan yang memungkinkan kebutuhan masyarakat tetap menjadi bagian dari pembangunan perumahan.
Pengawasan terhadap penerapan ketentuan hunian berimbang dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 juga dinilai penting. Dengan pelaksanaan aturan yang konsisten, pembangunan perumahan diharapkan tidak hanya menghasilkan kawasan bernilai komersial tinggi.
"Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian," pungkasnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow