Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

PSSI Siapkan KLB untuk Selesaikan Persoalan Internal FFI

Smallest Font
Largest Font

Persoalan kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) memasuki tahap penyelesaian melalui mekanisme organisasi. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memastikan kepastian kepemimpinan sekaligus menjaga keberlanjutan pembinaan futsal nasional, dilansir dari Kompas.

Dalam proses tersebut, PSSI telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI. Penunjukan ini bertujuan mempertahankan operasional organisasi selama penyelesaian persoalan internal berlangsung serta mempersiapkan penyelenggaraan kongres luar biasa.

Di sisi administrasi hukum, Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengambil langkah pembatasan sementara terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik FFI.

Organisasi tersebut saat ini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Pembatasan akses dilakukan setelah Ditjen AHU menerima permintaan resmi dari PSSI yang berkaitan dengan persoalan kepengurusan federasi futsal tersebut.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum Andi Taletting Langi menjelaskan bahwa keputusan itu mengacu pada surat PSSI tertanggal 13 November 2026. Surat tersebut meminta agar akses administrasi badan hukum FFI dibatasi sementara selama proses penyelesaian internal berjalan.

Andi menyampaikan bahwa pembatasan diperlukan untuk menjaga agar informasi kepengurusan dalam administrasi badan hukum tidak mengalami perubahan sebelum persoalan organisasi mendapatkan penyelesaian.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (16/11/2026).

Pemblokiran hanya menyangkut administrasi badan hukum

Kemenkum memastikan kebijakan tersebut tidak menghentikan kegiatan olahraga futsal maupun seluruh aktivitas organisasi. Ruang lingkup pembatasan hanya mencakup akses administrasi badan hukum FFI melalui sistem yang dikelola kementerian.

Dengan demikian, kegiatan futsal yang berada dalam naungan PSSI tidak termasuk objek pemblokiran. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan data kepengurusan sampai terdapat kepastian mengenai pengurus definitif berdasarkan mekanisme organisasi.

Andi menjelaskan perbedaan antara pembatasan administratif dan aktivitas olahraga yang tetap berada di bawah kewenangan organisasi induknya.

"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI,” jelasnya.

Status pemblokiran tersebut tidak bersifat permanen. Kemenkum akan kembali memproses administrasi badan hukum setelah penyelenggaraan KLB selesai dan pemberitahuan resmi mengenai susunan pengurus definitif diterima dari PSSI.

Artinya, hasil kongres menjadi bagian penting dalam kelanjutan proses administrasi FFI. Pemberitahuan dari federasi induk diperlukan sebagai dasar bagi kementerian untuk menindaklanjuti pencatatan kepengurusan.

"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Kewenangan kepengurusan berada pada PSSI

Kemenkum menempatkan kebijakan pemblokiran sebagai langkah penertiban administrasi, bukan campur tangan terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Penentuan kepengurusan FFI tetap menjadi kewenangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional.

Menurut Andi, kementerian hanya menjalankan fungsi administratif untuk memastikan pencatatan badan hukum memiliki landasan yang jelas dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib, memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Secara organisasi, futsal merupakan cabang olahraga yang berada di bawah naungan serta regulasi FIFA. Sementara itu, di Indonesia, FFI berstatus sebagai asosiasi anggota PSSI yang merupakan federasi sepak bola nasional dan berafiliasi dengan FIFA.

Hubungan kelembagaan tersebut membuat perubahan maupun penetapan pengurus FFI harus mengikuti ketentuan Statuta PSSI. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kepengurusan melalui KLB menjadi mekanisme organisasi yang disiapkan untuk memperoleh kepastian mengenai kepemimpinan definitif.

Penyelesaian administrasi dan kepengurusan diharapkan tidak menghambat agenda pembinaan serta pengembangan futsal Indonesia. Perhatian organisasi diharapkan dapat kembali diarahkan pada kegiatan olahraga setelah persoalan internal diselesaikan.

Andi menekankan bahwa penyelesaian persoalan tersebut penting agar agenda pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi tidak terganggu oleh ketidakpastian administrasi maupun kepemimpinan federasi.

"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed