FFI Gugat Keputusan PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt
Perselisihan kepengurusan futsal nasional memanas setelah Federasi Futsal Indonesia (FFI) memprotes penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)/FFI oleh PSSI. Keberatan terhadap keputusan bertanggal 12 November 2026 itu disampaikan melalui surat resmi kepada PSSI dengan tembusan FIFA dan AFC, dilansir dari Bola.
Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menyatakan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki landasan hukum untuk menjalankan organisasi. Dasar tersebut mengacu pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024 dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
Dalam keterangannya pada 16 November 2026, FFI menguraikan lima persoalan formil dan materiil yang dinilai bermasalah dalam SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.
Persoalan pertama berkaitan dengan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian ketua umum. FFI merujuk Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025 yang menyebut kewenangan tersebut berada pada Kongres FFI.
FFI juga menilai ketentuan penunjukan Plt dalam Pedoman Organisasi PSSI 2025 hanya berlaku untuk PSSI Provinsi yang masa kepengurusannya berakhir dan mengalami kekosongan jabatan.
Persoalan berikutnya menyangkut AD/ART FFI 2026 yang disahkan melalui Kongres pada 12 Mei 2026. Menurut FFI, aturan tersebut memperoleh persetujuan 54 dari 60 anggota atau 90 persen pemilik suara, berdasarkan rekomendasi PSSI, serta telah tercatat di Kementerian Hukum.
FFI turut mempersoalkan prosedur pemberhentian karena SK tersebut dinilai tidak menjelaskan pelanggaran maupun mencantumkan tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.
Dua persoalan lainnya mencakup ketidakjelasan dasar hukum dalam konsideran SK dan pencabutan keputusan pengangkatan ketua umum periode 2024-2028 tanpa mencantumkan nomor serta tanggal dokumen.
FFI juga mempertanyakan data dukungan KLB yang menjadi dasar keputusan. Organisasi tersebut meminta penjelasan mengenai 48 surat permohonan, yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub, serta pernyataan Plt mengenai dukungan 40 pemilik suara pada 13 November 2026.
Michael menegaskan bahwa FFI tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan KLB selama seluruh persyaratan organisasi terpenuhi. Menurutnya, kongres akan dipanggil dan diselenggarakan apabila terdapat dokumen sah dengan dukungan minimal dua pertiga pemilik suara sesuai AD/ART FFI.
Dalam pernyataannya, Michael menolak pergantian kepemimpinan yang dinilainya tidak mengikuti ketentuan organisasi.
"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum." "Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," tegas Michael.
FFI meminta PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 dan mempertahankan status quo kepengurusan. Mereka juga meminta penyerahan 48 surat permohonan KLB serta berita acara rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diperiksa.
Sebagai alternatif penyelesaian, Michael mengusulkan pembentukan tim ad hoc independen berdasarkan Pasal 91 ayat 1 Statuta PSSI 2025. FFI mengharapkan kedua pihak menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah selama 30 hari kerja.
Michael menyatakan mekanisme penyelesaian yang imparsial perlu digunakan untuk meninjau keputusan tersebut.
"Jika pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah." "Kami berharap itikad baik dan obyektivitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," kata Michael.
Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, FFI membuka kemungkinan membawa perselisihan tersebut ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
Michael juga meminta masyarakat sepak bola dan futsal Indonesia mengawal perkembangan konflik kepengurusan tersebut. Ia menilai transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan PSSI perlu menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataan penutupnya, Michael kembali menyampaikan harapan agar pimpinan PSSI menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana.
"Saya berharap pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini." "Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal tanah air, tapi juga keluarga besar sepak bola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini," tutup Michael.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow