OIKN Catat Progres Gedung Legislatif 25,40 Persen dan Yudikatif 32,83 Persen
Pembangunan kawasan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus berjalan dengan capaian berbeda pada setiap sektor. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan progres fisik gedung dan jalan kawasan legislatif mencapai rata-rata 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen.
Dilansir dari Detik Finance, perkembangan tersebut disampaikan setelah Kepala OIKN Basuki Hadimuljono bersama jajarannya meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Kamis (12/11).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Aswin Grandiarto Sukahar, memaparkan bahwa pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen, sedangkan Gedung MPR RI mencapai 24,33 persen.
Untuk kompleks DPR, progres pembangunan Gedung DPR I tercatat 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen. Sementara itu, Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen dan pembangunan jalan kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen, menurut data OIKN.
Aswin menyatakan pekerjaan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih mengikuti target yang ditetapkan. Namun, percepatan pekerjaan tetap diperlukan agar sasaran pembangunan pada akhir tahun dapat terpenuhi.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Selain kawasan pemerintahan, Basuki juga meninjau proyek investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan kawasan terpadu pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp 1,25 triliun.
Dalam kunjungan tersebut, Basuki memberikan arahan mengenai pelaksanaan konstruksi, standar desain, serta harapan terhadap pengembangan proyek investasi. Aswin menjelaskan arahan tersebut mencakup keseriusan pelaksanaan pembangunan dan kesesuaian desain.
"Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan kedepan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," terang Aswin.
Rombongan OIKN selanjutnya memeriksa pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampungan 243.000 m3. Menurut data OIKN, progres fisik kolam tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026. OIKN menargetkan progres pekerjaan mencapai sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Kolam retensi menjadi bagian dari penerapan konsep sponge city di Nusantara untuk mengelola limpasan air sekaligus mendukung konservasi sumber daya air. Infrastruktur tersebut juga melengkapi jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di kawasan IKN.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari Tahap II pembangunan IKN periode 2025-2029. Program tersebut dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 untuk melengkapi fasilitas pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow