Prabowo Wajibkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara
Pemerintah Indonesia akan memperbesar penguasaan negara atas keuntungan sektor sumber daya alam dengan menetapkan kewajiban minimal 70 persen hasil usaha pertambangan dinikmati negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan tersebut dalam peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Kebijakan tersebut mencakup pengetatan pengelolaan izin pertambangan dan kemungkinan penguasaan saham perusahaan terkait oleh pemerintah. Prabowo juga menginstruksikan jajaran menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk menjalankan arahan tersebut.
Menurut Prabowo, selama puluhan tahun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan usaha melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dinilai banyak dialihkan dan disimpan di luar negeri.
Prabowo menyoroti ketimpangan antara kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dalam negeri.
"Selama belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, mengaku saya warga negara Indonesia. Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia.
Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?" ujar Prabowo.
Untuk mengubah kondisi tersebut, pemerintah akan memastikan porsi terbesar keuntungan pertambangan dinikmati negara. Penguasaan saham perusahaan juga menjadi salah satu opsi yang disampaikan Presiden dalam kebijakan tersebut.
"Saya memberikan instruksi kepada menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, saham-sahamnya dikuasai," kata Prabowo.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Prabowo menyatakan pengembalian modal investasi tetap diperbolehkan, tetapi keuntungan setelahnya harus memberikan porsi mayoritas kepada bangsa Indonesia.
"Karena kita mungkin membutuhkan modal, mereka boleh memasukkan modal, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas menjadi milik bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.
Selain pengaturan keuntungan, pemerintah juga menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk memperketat pengawasan pencatatan komoditas. Seluruh kegiatan ekspor wajib melalui lembaga yang ditunjuk negara, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Prabowo menyebut kebijakan tersebut bertujuan mencegah ketidaksesuaian antara jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri dan laporan ekspor yang disampaikan perusahaan.
"Dengan demikian, negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton, laporannya harus 100 ton, jangan mengekspor 100 ton tetapi laporannya 50 ton atau 30 ton," terang Prabowo.
Prabowo menempatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagai bagian dari upaya menjalankan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ia juga menyatakan akan melanjutkan pembenahan sistem ekonomi selama masa mandat kepresidenannya.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen mempertahankan penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak.
"Saya bertekad, sisa mandat saya akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkas Prabowo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow