Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Ratusan Pabrik Garmen Bangladesh Tutup akibat Mogok Kerja

Smallest Font
Largest Font

Operasional ratusan pabrik garmen di Bangladesh lumpuh pada Kamis (12/11/2026) setelah para pekerja melakukan mogok kerja di kawasan industri Gazipur, Ashulia, dan Savar. Aksi tersebut dipicu tuntutan kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar Rp4,3 juta.

Dilansir AFP, para buruh mendatangi tempat kerja, tetapi menolak menjalankan aktivitas produksi. Upaya mereka menggelar demonstrasi di jalan juga terhalang barikade aparat kepolisian.

Ketegangan yang berlangsung sejak Oktober mengancam industri garmen Bangladesh dengan nilai mencapai US$38 miliar atau sekitar Rp684 triliun per tahun. Sektor ini menyumbang empat perlima pendapatan ekspor negara dan mempekerjakan lebih dari empat juta orang.

Bangladesh merupakan negara pengekspor produk garmen terbesar kedua di dunia setelah China. Industri tersebut menjadi pemasok bagi berbagai merek fesyen internasional.

Menurut AFP, pekerja menuntut upah minimum 30.000 taka per bulan, meningkat 140% dibandingkan ketentuan saat ini sebesar 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta.

Dewan pengupahan garmen sebelumnya menyepakati kenaikan upah minimum pada 4 November setelah berlangsungnya protes selama beberapa hari. Kesepakatan itu sempat meredakan ketegangan dan memungkinkan pabrik kembali beroperasi normal.

Namun, pemerintah baru akan mengumumkan besaran upah yang direvisi pada Desember. Ketentuan baru tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Januari sehingga pekerja masih menunggu kepastian nominal kenaikan gaji.

Mantan Direktur Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA), Mohiuddin Rubel, memperingatkan bahwa gangguan berkepanjangan dapat merusak kepercayaan pembeli internasional terhadap keamanan rantai pasok Bangladesh.

"Gangguan ini merugikan semua pihak. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terkena dampaknya, dan kerusakan tersebut sulit diperbaiki," ujar Mohiuddin Rubel.

Ia menyoroti bahwa konflik berkepanjangan tidak hanya berdampak pada perusahaan dan pekerja, tetapi juga berpotensi mengganggu perekonomian nasional serta hubungan dengan pembeli internasional.

Protes kembali meningkat pada Rabu setelah lebih dari 100 pabrik dilaporkan tutup paksa, menurut sumber BGMEA. Seorang pekerja garmen bernama Khanam mengatakan para buruh datang ke pabrik hanya untuk melakukan absensi sebelum meninggalkan lokasi.

"Saya rasa demonstrasi tidak akan mereda dalam waktu dekat. Aksi ini akan terus berlangsung sampai dewan pengupahan menetapkan upah revisi yang dapat diterima," ujar Khanam.

Di tengah situasi tersebut, pejabat BGMEA yang mewakili 4.500 pabrik anggota menggelar pertemuan darurat pada Rabu. Para pemilik pabrik juga mempertimbangkan kebijakan tidak ada pekerjaan berarti tidak ada pembayaran upah.

Presiden BGMEA Mahmudul Hasan menyampaikan sikap asosiasi mengenai konflik tersebut kepada surat kabar lokal Prothom Alo. Ia menegaskan bahwa proses perundingan pengupahan tidak dapat berjalan bersamaan dengan aksi mogok dan kerusuhan di lingkungan pabrik.

"Negosiasi di dewan pengupahan dan kerusuhan di pabrik tidak dapat berlangsung secara bersamaan," tegas Mahmudul Hasan.

BGMEA sebelumnya telah menyerukan agar seluruh pihak menahan diri selama proses negosiasi berlangsung. Sementara itu, pengumuman resmi mengenai besaran upah minimum yang baru masih dijadwalkan pada Desember, dengan pemberlakuan mulai Januari.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed