Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

OJK Serahkan Hasil Penelusuran Aset DSI ke Bareskrim

Smallest Font
Largest Font

Penanganan perkara PT Dana Syariah Indonesia (DSI) memasuki tahap lanjutan melalui penyerahan hasil penelusuran aliran dana dan identifikasi aset kepada Bareskrim Polri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan hasil tersebut pada Oktober 2026 untuk mendukung proses hukum sekaligus mengoptimalkan pengembalian dana lender.

Langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara OJK dan aparat penegak hukum dalam menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana milik lender. Informasi tersebut dilansir dari Detik Finance berdasarkan siaran pers OJK, Jumat (30/10/2026).

Penyerahan dokumen pada Oktober 2026 bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan OJK. Sebelumnya, lembaga tersebut telah menyampaikan hasil identifikasi sejumlah aset yang diduga berhubungan dengan penggunaan dana lender DSI kepada Bareskrim Polri pada Februari-Mei 2026.

Setelah penyerahan tahap sebelumnya, OJK melanjutkan pemeriksaan terhadap aliran dana serta identifikasi berbagai aset yang mempunyai keterkaitan dengan perkara tersebut. Penelusuran ini mencakup aset perusahaan maupun aset pihak-pihak yang diduga berhubungan dengan penggunaan dana lender.

Objek penelusuran tidak terbatas pada aset yang tercatat atas nama perusahaan. OJK juga mengidentifikasi aset milik pemegang saham, pengurus, serta pihak terafiliasi yang diduga mempunyai hubungan dengan penggunaan dana lender DSI.

Hasil pekerjaan tersebut kemudian disampaikan kepada penyidik Bareskrim Polri sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Penyidik dapat menggunakan informasi yang diterima untuk memverifikasi keterkaitan aset dengan perkara yang sedang ditangani.

Selain mendukung proses verifikasi, hasil identifikasi tersebut dapat menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum berikutnya. Salah satunya adalah tindakan penyitaan terhadap aset yang dinilai berkaitan dengan perkara, dengan tetap mengikuti kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik telah menyita aset Rp 432 miliar

Dalam perkembangan penanganan perkara DSI, Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset dengan nilai keseluruhan sekitar Rp 432 miliar. Proses penelusuran belum berhenti karena penyidik masih mendalami kemungkinan keberadaan aset lainnya.

OJK menyampaikan perkembangan penyitaan dan proses pemeriksaan aset tersebut melalui keterangan resminya.

"Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset dalam penanganan perkara DSI dengan nilai sekitar Rp 432 miliar. Penyidik terus melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap aset lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku," tulis OJK dalam siaran persnya, Jumat (30/10/2026).

Nilai penyitaan sekitar Rp 432 miliar tersebut menjadi salah satu perkembangan yang disampaikan dalam koordinasi penanganan perkara. Sementara itu, pendalaman terhadap aset lain masih dilakukan oleh penyidik sesuai prosedur hukum.

OJK berkoordinasi dengan sejumlah lembaga

Selain menyerahkan hasil penelusuran, OJK tetap terlibat dalam mendukung kebutuhan penyidikan melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri. Kerja sama tersebut mencakup tindak lanjut informasi mengenai aliran dana dan identifikasi aset sesuai tanggung jawab masing-masing lembaga.

Dukungan OJK terhadap proses hukum juga dilakukan melalui penugasan pegawai untuk memberikan keterangan. Pegawai yang ditugaskan dapat berperan sebagai saksi maupun ahli berdasarkan kebutuhan penyidikan.

Koordinasi penanganan perkara turut melibatkan Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keterlibatan ketiga lembaga bersama OJK dan Bareskrim Polri diarahkan untuk memperlancar penegakan hukum serta mengoptimalkan pengembalian dana lender DSI.

Dengan demikian, penanganan perkara DSI mencakup beberapa aspek yang berjalan beriringan, mulai dari penelusuran transaksi keuangan, identifikasi kepemilikan aset, verifikasi oleh penyidik, hingga penyitaan berdasarkan ketentuan hukum.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan sekaligus mendukung penyelesaian perkara melalui jalur hukum.

"OJK berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara konsisten, mendukung proses penegakan hukum, serta memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat guna menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan," pungkasnya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed