OJK Cabut Izin 16 BPR Sepanjang 2026 hingga November
Industri perbankan rakyat Indonesia menghadapi penutupan 16 bank sepanjang 2026 hingga 4 November. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank-bank tersebut, termasuk PT BPR Agritrans Batumarta di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada 3 November 2026, sementara persoalan tata kelola menjadi salah satu penyebab utama penutupan.
Data OJK yang dihimpun hingga 4 November mencakup 16 BPR dan BPR Syariah (BPRS). Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat 14 BPR dan BPRS telah diputuskan untuk dilikuidasi selama Januari hingga Oktober 2026.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa persoalan pengelolaan internal menjadi faktor dominan yang dipantau dalam kasus penutupan bank tersebut.
"Jadi saya sampaikan bahwa Januari sampai Oktober itu ada 14 BPR dan BPRS yang dilikuidasi," ujar Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026 di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan tata kelola menjadi salah satu penyebab utama, meskipun terdapat faktor lain yang turut memengaruhi kondisi lembaga keuangan tersebut.
"Pada umumnya dalam masalah tata kelola yang ada di BPR dan BPRS yang bersangkutan. Tentu banyak faktor lain tapi itulah faktor yang kami pantau sebagai faktor utama yang memberikan dampak kepada penutupan BPR dan BPRS," ujar Anggito.
Dari 14 bank yang masuk proses likuidasi, LPS menetapkan 62.971 rekening nasabah dengan total simpanan layak bayar mencapai Rp1,9 triliun. Hingga konferensi pers tersebut, pembayaran klaim kepada nasabah telah mencapai Rp643,94 miliar.
Anggito menyebutkan sebagian besar pembayaran awal dilakukan dalam lima hari kerja setelah bank dilikuidasi.
"Dari jumlah tersebut yang simpanan layak bayar yang setelah dibayarkan Rp 643,94 miliar dan klaim itu dibayarkan 5 hari kerja pertama itu sebesar 60%," ujar Anggito.
Dalam kesempatan berbeda, Anggito menjelaskan bahwa pembayaran klaim merupakan bagian dari kewajiban LPS terhadap nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan.
"Jadi memang kita punya kewajiban untuk mempercepat pembayaran klaim yang memang layak bayar," ujar Anggito.
Kompas.com melaporkan bahwa hingga akhir September 2026, LPS telah menuntaskan likuidasi delapan BPR dan BPRS. Sebanyak 23 bank lainnya masih menjalani proses likuidasi dengan rata-rata penyelesaian sekitar 21 bulan.
Penambahan terbaru dalam daftar bank yang tutup berasal dari PT BPR Agritrans Batumarta. OJK menetapkan pencabutan izin usaha lembaga tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-79/D.03/2026 tertanggal 3 November 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menjelaskan bahwa pencabutan izin merupakan bagian dari pengawasan regulator terhadap industri perbankan.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK dalam memperkuat industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan," demikian pernyataan OJK dalam keterangan resminya.
Permasalahan permodalan menjadi alasan utama pengawasan terhadap BPR Agritrans Batumarta. Pada 28 November 2025, OJK menetapkan bank tersebut dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen.
Bank tersebut sempat menyusun rencana penyehatan, tetapi pelaksanaannya tidak mampu mengatasi persoalan permodalan secara signifikan. Setelah memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham, OJK menaikkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 16 Oktober 2026.
OJK menyatakan bahwa pengurus dan pemegang saham tidak berhasil memperbaiki kondisi keuangan bank tersebut.
"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Agritrans Batumarta tidak dapat melakukan penyehatan BPR," jelas OJK.
Selanjutnya, LPS menetapkan likuidasi sebagai mekanisme penanganan bank tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Keputusan itu menjadi dasar permintaan pencabutan izin usaha kepada OJK.
Setelah izin dicabut, tanggung jawab penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi beralih kepada LPS sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melaksanakan proses likuidasi bank sesuai ketentuan yang berlaku," jelas OJK.
OJK mengimbau nasabah BPR Agritrans Batumarta agar tetap tenang karena simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Berikut daftar 16 bank yang dicabut izin usahanya sepanjang 2026 hingga 4 November berdasarkan data yang dihimpun CNN Indonesia.
| No. | Nama Bank | Lokasi | Tanggal Pencabutan |
|---|---|---|---|
| 1 | PT BPR Suliki Gunung Mas | Sumatra Barat | 7 Januari 2026 |
| 2 | PT BPR Prima Master Bank | Surabaya, Jawa Timur | 27 Januari 2026 |
| 3 | Perumda BPR Bank Cirebon | Jawa Barat | 9 Februari 2026 |
| 4 | PT BPR Kamadana | Bangli, Bali | 18 Februari 2026 |
| 5 | PT BPR Koperindo Jaya | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 9 Maret 2026 |
| 6 | PT BPR Pembangunan Nagari | Agam, Sumatra Barat | 31 Maret 2026 |
| 7 | PT BPR Sungai Rumbai | Dharmasraya, Sumatra Barat | 7 April 2026 |
| 8 | PT BPR Ceper Permata Artha | Klaten, Jawa Tengah | 25 Juni 2026 |
| 9 | PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa | Batu, Jawa Timur | 3 Juli 2026 |
| 10 | PT BPR Mataram Mitra Manunggal | Yogyakarta | 7 Juli 2026 |
| 11 | PT BPR Syariah Hasanah Mandiri | Depok, Jawa Barat | 16 Juli 2026 |
| 12 | PT BPR Citra Bersada Abad | Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi | 19 Agustus 2026 |
| 13 | PT BPRS Gaido Indonesia | Cianjur, Jawa Barat | 1 September 2026 |
| 14 | PT BPR Pasarraya Kuta | Bali | 17 September 2026 |
| 15 | PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia | Tangerang, Banten | 25 September 2026 |
| 16 | PT BPR Agritrans Batumarta | Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan | 3 November 2026 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow