OJK Cabut Izin Usaha 15 Bank di Indonesia Sepanjang 2026
Sebanyak 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di berbagai daerah Indonesia kehilangan izin usaha sepanjang 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan tersebut sejak Januari hingga 25 September 2026, dengan bank terakhir yang masuk daftar berlokasi di Tangerang, Banten.
Bank terbaru yang izinnya dicabut adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia. Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026.
BPRS Musyarakah Ummat Indonesia beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Sebelum keputusan tersebut, OJK telah mencabut izin usaha 14 bank lainnya.
Pencabutan izin usaha berdampak langsung pada kegiatan operasional seluruh bank yang masuk daftar. Kantor masing-masing bank tidak lagi beroperasi dan berhenti memberikan pelayanan kepada masyarakat.
OJK menjelaskan bahwa proses penyelesaian hak serta kewajiban setiap bank akan ditangani oleh tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK.
Selain pengalihan penyelesaian kewajiban kepada tim likuidasi, terdapat pembatasan terhadap direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham bank yang izinnya telah dicabut. Mereka dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset maupun kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.
Dalam catatan pencabutan izin sepanjang 2026, dua bank pertama ditutup pada Januari. Keduanya adalah PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 Januari.
Pada Februari, OJK mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat pada 9 Februari. Berikutnya, PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, mengalami pencabutan izin pada 18 Februari.
Maret mencatat dua pencabutan izin, yakni PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat yang berlaku efektif 9 Maret dan PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 31 Maret.
Selanjutnya, PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, ditutup efektif pada 7 April. Setelah itu, OJK mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, pada 25 Juni.
Juli menjadi bulan dengan tiga pencabutan izin. Ketiga bank tersebut adalah PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, pada 3 Juli; PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli; serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli.
Pada Agustus, pencabutan izin berlaku efektif terhadap PT BPR Citra Bersada Abad yang berlokasi di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, pada 19 Agustus 2026.
September mencatat tiga bank yang kehilangan izin usaha. Selain PT BPRS Gaido Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 1 September dan PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September, terdapat BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang pada 25 September 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow