Korlantas Prioritaskan ETLE di Titik Rawan Kecelakaan
Perluasan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia masih menghadapi kendala pembiayaan. Korlantas Polri akhirnya memusatkan pemasangan perangkat pengawasan tersebut di lokasi yang dinilai paling membutuhkan, terutama kawasan rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, dilansir dari Otomotif. Kebijakan ini membuat pemerataan kamera ETLE ke berbagai daerah, termasuk wilayah di luar Pulau Jawa, belum dapat terlaksana sepenuhnya.
Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menentukan jumlah perangkat serta lokasi pemasangannya. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menjelaskan bahwa penggunaan teknologi elektronik merupakan bagian dari pembaruan sistem penegakan hukum di jalan raya.
Menurut Aries, penerapan ETLE juga berkaitan dengan upaya meningkatkan keterbukaan proses penindakan, mengurangi potensi penyimpangan, serta memastikan pengawasan terhadap petugas berlangsung secara berkelanjutan.
"Ada aspek inisiatif anti korupsi, kemudian juga penyimpangan, kemudian bagaimana memastikan pengawasan yang memang terlaksana secara terus-menerus, penegakan hukum yang terintegrasi, modern, dan juga transparan," ujar Aries saat ditemui di Jakarta, belum lama ini. Pengadaan perangkat dan pengembangan jaringan kamera membutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi alasan Korlantas belum dapat menghadirkan sistem pengawasan elektronik secara menyeluruh di setiap wilayah Indonesia.
Padahal, kebutuhan pemantauan pelanggaran lalu lintas tidak hanya terdapat di kota-kota besar Pulau Jawa. Daerah lain juga memerlukan dukungan teknologi agar pengawasan terhadap pengguna jalan dapat dilakukan secara lebih luas. Aries mengakui bahwa keterbatasan pembiayaan masih menjadi kelemahan utama dalam pengembangan sistem tersebut. Hal ini membuat penambahan perangkat harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
"Tapi, memang ada beberapa kelemahan dari ETLE itu sendiri. Satu, kita belum bisa menerapkan ETLE secara menyeluruh di seluruh Indonesia, karena berkaitan dengan anggaran pengembangannya," kata Aries. Selain persoalan biaya, jangkauan kamera yang belum mencakup seluruh ruas jalan juga menjadi tantangan.
Sejumlah lokasi masih memiliki titik buta atau blind spot karena belum dilengkapi perangkat pemantauan elektronik. Oleh sebab itu, keberadaan polisi di lapangan tetap diperlukan. Petugas masih bertugas mengawasi kondisi jalan sekaligus menindak pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh kamera ETLE.
Aries menjelaskan bahwa mekanisme penindakan konvensional tetap digunakan bersamaan dengan sistem elektronik. Penambahan kamera dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan yang dimiliki Korlantas.
"Makanya dalam pelaksanaan penegakan hukum itu ya tilang masih berlaku, ETLE kita tambahkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan kita mencoba menempatkan ETLE ini menjadi skala prioritas," ujarnya.
Blackspot dan Troublespot Menjadi Sasaran Utama
Penentuan wilayah pemasangan kamera tidak dilakukan secara sembarangan. Korlantas Polri memanfaatkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) untuk mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan pengawasan lebih intensif.
Informasi dalam sistem tersebut mencakup kawasan dengan catatan kecelakaan tinggi serta ruas jalan yang sering ditemukan pelanggaran lalu lintas. Data ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun prioritas pengadaan perangkat ETLE.
Dalam pemetaan tersebut, terdapat dua istilah yang menjadi perhatian, yakni blackspot dan troublespot. Keduanya menggambarkan persoalan lalu lintas yang membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan.
- Blackspot: Lokasi yang dikenal sebagai titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Troublespot: Kawasan yang memiliki persoalan lalu lintas, seperti tingginya angka pelanggaran atau gangguan kelancaran arus kendaraan.
Aries menyebut lokasi dengan tingkat pelanggaran dan kecelakaan tinggi sebagai sasaran utama pengawasan. Penempatan kamera di kawasan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pemantauan.
"Di lokasi mana yang sering terjadi pelanggaran, di lokasi mana yang sering terjadi kecelakaan. Ya, kalau kita menyebutnya blackspot maupun troublespot, itu yang menjadi prioritas kita untuk dilakukan pengawasan secara terus menerus," ujar Aries. Pendekatan berbasis data tersebut membuat pengembangan ETLE tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah kamera. Tingkat kerawanan dan manfaat perangkat bagi keselamatan pengguna jalan turut menjadi pertimbangan penting.
Aries menegaskan bahwa setiap pemasangan harus memperhitungkan efektivitas pengawasan. Dengan sumber daya yang terbatas, Korlantas perlu memastikan perangkat ditempatkan pada lokasi yang berpotensi memberikan manfaat paling besar. "Dengan anggaran yang terbatas, dengan kemampuan yang memang terbatas, kita prioritaskan di titik-titik yang memang pemasangan alat tersebut bisa lebih efektif untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas, terutama yang menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas," kata Aries.
Pengembangan ETLE selanjutnya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap daerah. Perluasan ke luar Pulau Jawa tetap menjadi bagian dari pengembangan sistem, sementara tingkat kerawanan lalu lintas menjadi acuan utama dalam menentukan lokasi pemasangan kamera.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow