Korlantas Polri Bantah Program SIM Gratis 2026
Informasi mengenai program pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis 2026 yang beredar di TikTok dipastikan tidak benar. Korlantas Polri membantah adanya program tersebut melalui keterangan resmi yang dipublikasikan pada Rabu (4/11/2026), sekaligus memperingatkan masyarakat mengenai potensi penipuan dan pencurian data pribadi.
Dilansir dari Detik Oto, Korlantas Polri menyebut informasi tersebut bukan pengumuman resmi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah mengategorikannya sebagai hoaks.
Dalam keterangan di situs resminya, Korlantas Polri menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak memiliki dasar resmi.
"Informasi tersebut tidak benar, menyesatkan, dan bukan pengumuman resmi. Informasi tersebut juga telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital," tulis Korlantas Polri.
Di sisi lain, penerbitan SIM tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), masa berlaku SIM adalah lima tahun dan dapat diperpanjang.
Ketentuan tersebut berarti SIM tidak berlaku seumur hidup. Pemegang SIM harus melakukan perpanjangan secara berkala sesuai aturan yang berlaku.
Adapun tarif penerbitan SIM baru maupun perpanjangan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk penerbitan SIM baru, tarif SIM A, SIM B I, dan SIM B II sebesar Rp120.000 per penerbitan. Sementara itu, SIM C, SIM C I, dan SIM C II dikenakan biaya Rp100.000, sedangkan SIM D dan SIM D I sebesar Rp50.000.
Biaya perpanjangan berbeda dari penerbitan baru. SIM A, SIM B I, dan SIM B II dikenakan tarif Rp80.000, SIM C, SIM C I, dan SIM C II sebesar Rp75.000, serta SIM D dan SIM D I sebesar Rp30.000.
Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat mengenai risiko tautan pendaftaran SIM gratis yang beredar melalui media sosial. Tautan semacam itu berpotensi digunakan untuk mengambil data pribadi maupun meminta transfer uang dengan alasan biaya administrasi.
"Tautan tersebut berpotensi menjadi sarana pencurian data pribadi dan penipuan. Masyarakat dapat diarahkan untuk memberikan identitas pribadi, mengakses tautan berbahaya, hingga mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi," tulis Korlantas Polri melalui akun Instagram resminya.
Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai unggahan yang menawarkan pembuatan atau perpanjangan SIM gratis, terutama jika disertai tautan pendaftaran pada bio profil akun media sosial. Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengisi formulir digital, mengunggah dokumen identitas, maupun membagikan kode OTP kepada pihak yang tidak jelas identitas dan kewenangannya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow