Komdigi Ungkap Notifikasi Pembatasan Konten di X dan Meta
Pengguna media sosial dapat mengetahui apakah konten mereka dibatasi atas permintaan pemerintah melalui notifikasi khusus dari platform. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan mekanisme pemberitahuan di X dan Meta dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026), seperti dilansir dari Detik iNET.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kedua platform memiliki cara berbeda dalam menyampaikan informasi mengenai pembatasan konten yang diminta pemerintah.
Di platform X, pengguna akan menerima pemberitahuan bahwa konten mereka diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi. Notifikasi tersebut secara khusus mencantumkan instansi pemerintah yang mengajukan permintaan penghapusan.
"Kalau di X itu pasti ada surat cinta dulu. Jadi kalau di platform X, surat cintanya itu pasti dikasih tahu bahwa konten Anda diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi," ujar Mediodecci Lustarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi.
Adapun Meta menggunakan keterangan pembatasan konten yang menyebut Komdigi sebagai pihak peminta. Informasi tersebut menjadi pembeda dalam mekanisme pemberitahuan kedua platform.
"Kalau di Meta itu dia muncul konten ini dibatasi, jadi pasti disebut Komdiginya," jelas Mediodecci.
Menurut Mediodecci, notifikasi tersebut dapat membantu masyarakat mengidentifikasi keterlibatan pemerintah dalam pembatasan konten. Namun, tidak adanya pemberitahuan yang mencantumkan Komdigi tidak otomatis membuktikan bahwa instansi tersebut tidak terlibat.
Karena itu, masyarakat perlu memeriksa kembali penyebab pembatasan sebelum mengambil kesimpulan. Mediodecci mengingatkan bahwa ketiadaan notifikasi khusus bukan bukti pasti bahwa pembatasan tidak berasal dari permintaan pemerintah.
"Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi ciri bahwa kalau misalnya tidak ada notifikasi tersebut, itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi, harus diperiksa kembali," katanya.
Mediodecci juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengadukan pembatasan konten yang dinilai keliru. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal Aduan Konten atau mekanisme pelaporan yang dikelola tim humas Komdigi.
Ia menegaskan laporan masyarakat akan diperiksa kembali untuk memastikan penyebab pembatasan sekaligus mengantisipasi kesalahan dalam proses moderasi konten.
Selain mekanisme pemberitahuan dari platform, Komdigi sedang menyelesaikan sistem notifikasi publik mengenai konten yang diputus aksesnya. Pengembangan tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Proses penyusunan mekanisme itu dilakukan oleh tim Komdigi. Langkah tersebut juga berkaitan dengan laporan sejumlah lembaga masyarakat sipil mengenai dugaan pembatasan konten kritik di media sosial.
Dalam penjelasannya, Mediodecci menyebut amanat MK mengharuskan adanya pemberitahuan kepada publik sebelum pemutusan akses dilakukan. Mekanisme tersebut kini masih dalam tahap penyelesaian oleh tim Komdigi.
"Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu," kata Mediodecci.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow