KKP Perkuat Pengelolaan Perikanan Berbasis Data Ilmiah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengelolaan sumber daya ikan melalui pemanfaatan data lapangan dan kajian ilmiah. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penetapan kuota penangkapan, menjaga keberlanjutan stok ikan, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan perikanan nasional, dilansir dari Detik Finance.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa data kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang menjadi bagian dari program ekonomi biru.
"Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Penguatan sistem pengelolaan tersebut dibahas dalam Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 yang berlangsung bersamaan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN). Kegiatan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada 11 sampai 13 November 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan membutuhkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Saat ini, KKP menjalankan empat program prioritas di sektor perikanan tangkap.
Keempat program tersebut meliputi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada perikanan Indonesia.
"Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menjelaskan bahwa pertemuan tahunan UPP berfungsi sebagai forum koordinasi untuk menyusun rekomendasi pengelolaan berdasarkan karakteristik setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Agenda pembahasan mencakup penentuan titik pengambilan sampel pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi, serta penyusunan rencana kerja UPP untuk 2027. Forum tersebut juga menyepakati lokasi pengambilan sampel pendataan perikanan, termasuk di kawasan KNMP.
Syahril menilai peningkatan kualitas informasi dari lapangan diperlukan agar pengkajian stok ikan dan penyusunan kebijakan memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat.
"Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup.
Hasil pertemuan tahunan tersebut diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan, mitra pembangunan, pelaku usaha, serta nelayan.
Dalam pembahasan tersebut, Syahril juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan sumber daya ikan dalam jangka panjang sekaligus memperhatikan kesejahteraan nelayan.
"Karena perikanan yang maju bukan hanya tentang banyaknya ikan yang ditangkap hari ini, tetapi juga tentang tersedianya sumber daya ikan dan kehidupan nelayan yang lebih sejahtera pada masa mendatang," pungkas Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow