KKP Perkuat Pembinaan Pengolah Ikan Asin di Daerah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas pendampingan terhadap pelaku usaha pengolahan ikan asin di berbagai daerah untuk meningkatkan standar mutu dan keamanan pangan. Program ini menyasar usaha mikro dan kecil melalui optimalisasi peran Pembina Mutu Terdaftar, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Jumat (13/11/2026).
Data KKP mencatat Indonesia memiliki 496 sentra penggaraman dan pengeringan ikan skala mikro dan kecil. Sentra tersebut menaungi sekitar 12.629 unit usaha pengolahan yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat.
Untuk memperluas jangkauan pendampingan, KKP mengandalkan 1.080 Pembina Mutu Terdaftar yang tersebar di seluruh Indonesia. Para pembina tersebut diharapkan aktif mendampingi pelaku usaha dalam menerapkan standar pengolahan yang aman dan konsisten.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai ikan asin memiliki peran penting bagi konsumsi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha.
"Ikan asin merupakan salah satu produk olahan perikanan yang banyak dikonsumsi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha. Karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mutu dan keamanan produk tetap terjaga," ujar Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Yudi Nurul Ihsan menjelaskan bahwa Pembina Mutu Terdaftar memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan pelaku usaha di daerah.
Pendampingan diarahkan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai praktik pengolahan yang baik. Tahapannya mencakup pemilihan bahan baku, proses penggaraman, pengeringan, hingga penyimpanan produk.
KKP sebelumnya menggelar konsolidasi bersama dinas kelautan dan perikanan daerah serta Pembina Mutu Terdaftar. Kegiatan tersebut diikuti 277 peserta dan melibatkan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).
Yudi menyebut koordinasi lintas lembaga dan pendamping di daerah menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap pelaku usaha.
"Koordinasi dengan para pembina mutu di daerah terus kami lakukan agar pendampingan kepada pelaku usaha semakin efektif. Kami ingin memastikan masyarakat dapat terus menikmati ikan asin yang aman dan bermutu," ujar Yudi Nurul Ihsan, Direktur Jenderal PDSPKP.
Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP Budi Yuwono menjelaskan bahwa pembinaan lapangan akan menitikberatkan pada penerapan cara pengolahan ikan kering atau ikan asin yang baik. Perhatian khusus diberikan pada kebersihan tempat produksi serta pencegahan gangguan lalat dan serangga.
Budi menyampaikan bahwa pelaku usaha dapat menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk menjaga kualitas produk, mulai dari pemilihan ikan segar hingga penggunaan fasilitas pengeringan yang terlindung.
"Pengolahan ikan kering atau asin yang baik bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti menggunakan ikan segar dan garam yang memenuhi standar, menjaga kebersihan tempat produksi, serta menggunakan rak pengeringan yang terlindung dari serangga," jelas Budi Yuwono, Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP.
KKP juga mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8273:2023 tentang Ikan Asin Kering serta pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Kedua persyaratan tersebut menjadi bagian dari penguatan standar mutu produk perikanan.
Untuk mendukung penerapan standar di lapangan, KKP menyiapkan panduan praktis pengolahan ikan asin. Pembinaan juga dijadwalkan berlanjut kepada pengolah dan pengumpul ikan asin skala besar pada November 2026.
Budi berharap pendampingan para pembina mutu dapat membantu pelaku usaha menerapkan prosedur pengolahan yang telah ditetapkan.
"Kami berharap para pembina mutu dapat terus mendampingi pelaku usaha dalam menerapkan cara-cara tersebut," ujar Budi Yuwono.
Selain pendampingan, KKP memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui pengawasan bersama, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan.
"Kami berharap melalui kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pembina mutu, ikan asin Indonesia semakin dipercaya masyarakat dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha," pungkas Budi Yuwono.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow