Kemenkeu Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026
Pemerintah telah mencairkan restitusi pajak sebesar Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Kementerian Keuangan memprioritaskan percepatan pengembalian pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri padat karya untuk mendukung likuiditas usaha dan keberlangsungan produksi, dilansir dari Detik Finance.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa realisasi tersebut meningkat 5,02% dibandingkan pencairan Rp 198,71 triliun pada September 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Bimo menjelaskan bahwa percepatan pencairan menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama bagi kelompok usaha yang membutuhkan dukungan arus kas.
"Total restitusi yang sudah dicairkan sampai 31 Oktober 2026 mencapai Rp 208,68 triliun. Sesuai arahan, kami mengutamakan percepatan realisasi restitusi untuk UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Untuk sektor UMKM, pencairan restitusi hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 7,14 triliun. Jumlah tersebut berasal dari permohonan 125.375 wajib pajak UMKM.
Menurut Bimo, kecepatan pencairan pada September-Oktober 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode Mei-Agustus 2026.
"Selama September-Oktober 2026, pencairan meningkat 86,5% menjadi Rp 604,91 miliar per bulan. Angka tersebut dibandingkan dengan rata-rata pencairan Mei-Agustus 2026 sebelumnya sebesar Rp 324,33 miliar per bulan. Jadi, hampir dua kali lipat," ungkap Bimo.
Sementara itu, restitusi pajak untuk industri padat karya telah mencapai Rp 4,9 triliun. Realisasi tersebut mencakup 2.767 wajib pajak pemohon atau setara dengan 92,1% dari total permohonan sektor industri padat karya.
Rata-rata pencairan restitusi sektor tersebut pada September-Oktober 2026 mencapai Rp 363,27 miliar per bulan. Jumlah itu meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata Rp 233,21 miliar per bulan selama Mei-Agustus 2026.
Bimo menyebut masih terdapat permohonan restitusi yang perlu diselesaikan pemerintah pada dua bulan terakhir 2026. Sisa pencairan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pengembalian pajak bagi sektor usaha prioritas.
Nilai restitusi yang masih harus dicairkan pada November-Desember 2026 mencapai Rp 418 miliar. Percepatan pengembalian pajak tersebut diarahkan untuk menjaga likuiditas perusahaan, mendukung kelangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja.
Direktorat Jenderal Pajak tetap menerapkan pengawasan dalam setiap proses pengembalian pajak. Bimo menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengelolaan risiko untuk menjaga pertanggungjawaban administrasi perpajakan.
"Seluruh restitusi menjalani audit sesuai manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan kami," ujar Bimo Wijayanto.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow