Kemendag Usulkan Angkutan Barang Beroperasi Malam Saat Nataru
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan sejumlah kelonggaran pembatasan angkutan barang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Usulan tersebut mencakup operasional kendaraan tertentu pada malam hari untuk menjaga distribusi kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan usulan itu dalam keterangan tertulis pada Minggu (15/11/2026), dilansir dari Detik Finance. Kemendag juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pembatasan kendaraan tidak mengganggu pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Iqbal meminta pemerintah mempertimbangkan karakteristik setiap komoditas dalam menentukan daftar barang yang mendapat pengecualian. Produk pangan yang mudah rusak atau memiliki masa simpan terbatas membutuhkan kelancaran transportasi untuk menjaga kualitas, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan harga.
Iqbal menekankan pentingnya keseimbangan antara pengaturan lalu lintas dan distribusi perdagangan nasional.
"Dengan demikian, kami berharap pengaturan pengecualian dapat mempertimbangkan karakteristik komoditas, urgensi kebutuhan masyarakat, serta kepentingan kelancaran perdagangan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama periode Nataru," ungkap Iqbal Shoffan Shofwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.
Kemendag juga mengusulkan agar kendaraan pengangkut barang untuk kepentingan ekspor masuk dalam pertimbangan pengecualian. Kelancaran pengiriman dinilai berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan domestik sekaligus keberlangsungan aktivitas perdagangan dan komitmen ekspor Indonesia.
"Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga, kebijakan pembatasan angkutan barang dapat disusun secara proporsional dengan tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas, kelancaran distribusi barang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan," kata Iqbal.
Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, Kemendag akan memantau ketersediaan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pemantauan tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Iqbal juga menyampaikan empat langkah yang dapat dipertimbangkan kementerian dan lembaga terkait. Pertama, mengoptimalkan transportasi alternatif seperti KA Logistik dan kapal Ro-Ro, terutama untuk jalur distribusi utama yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi.
Kedua, menyiapkan rute alternatif dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, muatan, kondisi jalan, dan kepadatan lalu lintas. Ketiga, mengatur waktu operasional kendaraan yang tidak termasuk kategori pengecualian.
Untuk pengaturan waktu tersebut, Kemendag mengusulkan kendaraan tertentu dapat beroperasi pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, ketika mobilitas masyarakat relatif rendah. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi lalu lintas dan keselamatan perjalanan.
Keempat, memberikan pengecualian terbatas bagi kendaraan pengangkut komoditas kebutuhan masyarakat dengan kewajiban membawa dokumen muatan atau surat jalan yang dapat diverifikasi.
"Pada prinsipnya, kami menginginkan agar kebijakan pembatasan angkutan barang tidak menjadi hambatan bagi distribusi logistik nasional. Kelancaran lalu lintas dan kelancaran pasokan barang kepada masyarakat harus dapat dijaga secara bersamaan, sehingga masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan aman, nyaman, dan tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," kata Iqbal.
Terpisah, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Muhammad Mufti Mubarok, meminta pemerintah mempertimbangkan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai komoditas kebutuhan dasar yang mendapat pengecualian pembatasan kendaraan.
Ia menilai kendaraan pengangkut air minum perlu memperoleh pengecualian atau skema operasional khusus apabila pembatasan berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
"Air minum merupakan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kebijakan transportasi dan distribusi perlu dirancang secara seimbang agar keselamatan lalu lintas tetap terjaga tanpa mengorbankan hak konsumen untuk mendapatkan air minum," kata Prof. Muhammad Mufti Mubarok, Ketua BPKN RI.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow