DJP Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen untuk Perusahaan Multinasional
Indonesia mulai memberlakukan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen sejak September 2026 untuk perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro atau sekitar Rp15,17 triliun per tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan kebijakan ini guna mencegah penghindaran pajak dan memastikan perusahaan global berkontribusi sesuai aktivitas ekonominya di Indonesia.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengambil hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Bimo, pemerintah bersama otoritas perpajakan internasional mulai menjalankan standar pemajakan minimum tersebut pada tahun ini.
"Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas multinational enterprise yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta euro per tahun," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, DJP mengidentifikasi 37 entitas induk perusahaan dalam negeri beserta 1.721 anak perusahaan yang masuk cakupan kebijakan GMT. Untuk kelompok wajib pajak luar negeri, terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.
DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan multinasional yang berkedudukan di Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung dua hari sebelum penyampaian keterangan Bimo pada Kamis (12/11/2026).
Bimo menjelaskan bahwa para wajib pajak tersebut telah melakukan pendaftaran secara sukarela melalui mekanisme penilaian mandiri sebagai wajib pajak global.
"Dua hari lalu kami mengundang sekitar 78 wajib pajak. Itu merupakan entitas induk maupun entitas anak yang berhubungan di Indonesia," kata Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Peserta yang terdaftar nantinya memiliki kewajiban administrasi dan pelaporan khusus, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Khusus serta Globe Information Return. Standar pengungkapan informasi tersebut diselaraskan antara Indonesia dan negara tempat entitas induk perusahaan multinasional berada.
Kerangka GMT mengacu pada kesepakatan perpajakan internasional melalui Pilar Dua OECD. Mekanismenya mencakup Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).
Penerapan standar minimum tersebut ditujukan untuk membatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara dengan tarif lebih rendah. Kebijakan ini juga mencegah praktik persaingan antarnegara yang berlomba menurunkan tarif pajak demi menarik investasi atau dikenal sebagai race to the bottom.
Di tingkat domestik, implementasi GMT turut menjadi perhatian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Bekasi. Organisasi tersebut menyelenggarakan seminar perpajakan bertema regulasi terbaru yang diikuti 42 peserta pada Kamis (12/11/2026).
Ketua IKPI Cabang Kabupaten Bekasi, Asep Ardiyansah, menjelaskan kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsultan pajak terhadap perubahan regulasi internasional dan nasional. Materinya mencakup GMT, pembetulan SPT melalui Coretax, serta ketentuan keberatan dan pengurangan sanksi administrasi.
Asep menilai pembaruan pengetahuan diperlukan agar konsultan pajak dapat mengikuti perubahan aturan dan menjalankan pendampingan kepada wajib pajak secara tepat.
"Melalui seminar ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai regulasi perpajakan terbaru, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada wajib pajak," ujar Asep Ardiyansah, Ketua IKPI Cabang Kabupaten Bekasi.
Seminar tersebut menghadirkan Suwardi Hasan sebagai narasumber dengan dua sesi pembahasan. Materinya meliputi Global Minimum Tax berdasarkan PMK 136/2024 serta pembaruan regulasi domestik yang mencakup PER-12/PJ/2026 dan PMK 71/2026.
Pembahasan GMT mencakup kriteria perusahaan yang menjadi sasaran, tarif pajak minimum, ketentuan Pilar Dua OECD, serta kewajiban administrasi dan pelaporan. Sementara itu, sesi regulasi domestik membahas perubahan mekanisme pembetulan SPT melalui Coretax dan aturan mengenai keberatan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow