Amran Usulkan Denda Tiga Kali Lipat untuk Alih Fungsi Sawah
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perhatian pemerintah setelah 554.615 hektare sawah berubah menjadi kawasan permukiman dan industri sepanjang 2019 hingga 2025. Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan sanksi berupa denda tiga kali lipat bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan tersebut, dilansir dari Detik Finance.
Amran menyampaikan bahwa lahan yang sudah beralih fungsi perlu mendapatkan mekanisme penggantian sesuai ketentuan undang-undang. Ia menawarkan dua alternatif penyelesaian, yakni pencetakan sawah pengganti atau pembayaran denda berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Dalam rapat tersebut, Amran menjelaskan bahwa luas lahan yang telah teridentifikasi mencapai 554.615 hektare dan membutuhkan penanganan melalui mekanisme penggantian.
"Konversi lahan yang sudah terlanjur terjadi ini mencapai 554.615 hektare. Jumlah tersebut sudah teridentifikasi. Bagaimana penyelesaiannya? Karena sudah terjadi, sesuai undang-undang, lahan tersebut harus diganti," ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Alternatif pertama mengharuskan pihak yang mengalihfungsikan sawah mencetak lahan pertanian pengganti dengan luas tiga kali lipat dari lahan yang dialihkan. Penggantian tersebut dapat dilakukan di luar wilayah asal apabila kawasan semula sudah tidak memungkinkan menyediakan lahan baru.
Alternatif kedua berupa pembayaran denda sebesar tiga kali NJOP lahan yang dialihfungsikan. Usulan ini menjadi pilihan apabila pencetakan sawah pengganti di kawasan asal tidak memungkinkan dilakukan.
"Kemudian yang kedua, supaya kebijakan ini benar-benar bisa terlaksana, jangan sampai kita memaksakan Jakarta atau Tangerang menyediakan lahan yang sudah tidak tersedia. Usulan kami, penggantian tiga kali lipat dapat dilakukan di luar Jawa, sedangkan dendanya sebesar tiga kali NJOP di lokasi tersebut," beber Amran.
Amran menilai kedua mekanisme tersebut dapat menjadi dasar penerapan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan. Ia juga menyebut potensi penghematan anggaran hingga Rp 100 triliun melalui penerapan skema tersebut.
"Jadi ada dua poin penting, yaitu denda tiga kali lipat dalam bentuk pembangunan sawah pengganti. Namun, jika hal itu tidak memungkinkan, dendanya sebesar tiga kali NJOP. Dengan demikian, kita bisa menghemat Rp 100 triliun. Itu usulan saya," imbuh Amran.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh sebelum menetapkan besaran sanksi. Menurut Nusron, data alih fungsi lahan perlu dipisahkan berdasarkan legalitas perizinan dan status perlindungan lahan ketika perubahan fungsi berlangsung.
Ia meminta pemeriksaan mencakup lahan yang sudah memiliki izin maupun yang dialihfungsikan tanpa izin. Pemerintah juga perlu memastikan apakah wilayah terkait telah menetapkan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ketika alih fungsi terjadi.
"Karena itu, data ini harus diaudit terlebih dahulu sebelum menentukan jumlah dendanya. Dari 554 ribu hektare tersebut, harus diketahui berapa yang menggunakan izin dan berapa yang tidak. Selain itu, perlu diperiksa daerah mana yang sudah menetapkan LP2B dan mana yang belum menetapkannya," ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN.
Nusron juga menjelaskan bahwa ketentuan penggantian lahan dalam undang-undang membedakan besaran kewajiban berdasarkan jenis sawah. Sawah beririgasi teknis wajib diganti tiga kali lipat, sawah rawa dua kali lipat, sedangkan sawah tadah hujan satu kali lipat.
Untuk sawah beririgasi teknis, penggantian juga harus mempertimbangkan tingkat produktivitas lahan. Artinya, luas penggantian saja tidak cukup apabila hasil produksi sawah baru lebih rendah dibandingkan lahan yang dialihfungsikan.
"Untuk lahan teknis, penggantian lahan non-sawah yang dicetak menjadi sawah dilakukan tiga kali lipat. Namun, ada ketentuan tambahan bahwa produktivitasnya harus sama. Misalnya, sawah di Karawang menghasilkan 9 ton, sedangkan penggantinya di Sumsel hanya menghasilkan 3 ton. Jadi, tiga dikali tiga sama dengan 9," beber Nusron.
Menurut Nusron, audit harus mencakup status LP2B sekaligus jenis sawah sebelum dialihfungsikan. Pemeriksaan tersebut perlu melibatkan sejumlah kementerian agar penetapan kewajiban penggantian lahan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
"Jadi, selain memeriksa apakah lahan tersebut masuk LP2B, jenis sawah yang dialihfungsikan juga harus diperiksa. Hal itu perlu dilakukan oleh tim bersama. Jika memungkinkan, tim dipimpin Kementerian Koordinator dengan anggota dari ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan KKP," tambah Nusron.
Sebelumnya, Nusron menyatakan bahwa alih fungsi sekitar 554.000 hektare sawah selama 2019 hingga 2025 berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional. Ia menilai pengendalian pemanfaatan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu langkah untuk melindungi keberadaan lahan pertanian.
Nusron meminta pemerintah daerah mencantumkan status Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), serta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam dokumen RTRW. Permintaan tersebut disampaikan dalam keterangan yang dikutip pada Minggu (14/12/2025).
"Saya bertekad menghentikan alih fungsi lahan sawah ini. Karena itu, dalam RTRW harus dicantumkan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), serta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Status LP2B juga harus tercantum agar sawah dapat terlindungi ke depannya," ujar Nusron Wahid.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow