Airlangga Pisahkan Dinamika Politik dari Aktivitas Ekonomi
Kekhawatiran pelaku usaha terhadap stabilitas politik setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan aktivitas ekonomi perlu tetap berjalan terpisah dari dinamika politik agar keputusan investasi di Indonesia tidak terganggu.
Berbicara di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), Airlangga mengakui kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama pengusaha dalam menjalankan bisnis. Ia juga menyoroti kondisi pasar modal yang dinilai relatif positif di tengah perkembangan politik tersebut, dilansir dari Detik Finance.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya menjaga agar persoalan politik tidak memengaruhi kegiatan perekonomian. Ia merujuk pada pergerakan bursa yang dinilainya menunjukkan kondisi cukup baik.
"Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong pemisahan antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan dengan para duta besar dan diplomat negara sahabat, Airlangga juga menyebut tidak ada perwakilan asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus mengenai pengunduran diri Gibran.
"Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi," tegas Airlangga.
Mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden, Airlangga menyatakan mekanisme pengisian posisi tersebut telah menjadi kewenangan MPR. Ia menyebut lembaga tersebut memiliki waktu 60 hari sesuai mekanisme yang telah disampaikan.
"Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja," pungkas Airlangga.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menilai ketidakpastian politik berkepanjangan dapat memengaruhi keputusan investasi. Investor berpotensi menunda penanaman modal, sementara perusahaan dapat menahan rencana pengembangan usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menempatkan stabilitas politik dan kepastian hukum sebagai faktor penting dalam keputusan investasi, khususnya untuk proyek jangka panjang.
"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta Kamdani, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga menyoroti pentingnya situasi politik yang kondusif. Menurutnya, ketidakpastian global yang sedang berlangsung membuat stabilitas domestik semakin dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan investor.
Sarman menilai penundaan investasi dapat merugikan perekonomian karena realisasi penanaman modal dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja.
"Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak menunggu dan melihat situasi dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ucap Sarman Simanjorang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow