Wacana Kuliah Gratis Prabowo Memicu Skeptisisme Mahasiswa PTN
Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) menuai tanggapan skeptis dari sejumlah mahasiswa yang selama ini berjuang keras menanggung tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemerintah dan DPR tengah membahas skema yang diperkirakan membutuhkan anggaran senilai Rp94 triliun untuk melingkupi lebih dari 2,8 juta mahasiswa.
Kebutuhan dana dalam jumlah besar tersebut diwacanakan bakal bersumber dari efisiensi serta penindakan aset hasil tindak pidana korupsi. Pengamat pendidikan menilai kapasitas anggaran negara sebenarnya mencukupi selama tidak tergerus oleh pembiayaan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau biaya kementerian yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Selain itu, pemerintah didorong mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari wajib pajak badan dan perusahaan multinasional.
Kondisi finansial akibat tingginya UKT dialami oleh Abdullah Umar Al Faruk, mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang sempat dipatok biaya Rp5,5 juta per semester sebelum turun menjadi Rp3,5 juta usai mengajukan banding. Mahasiswa asal Aceh Tamiang yang keluarganya terdampak banjir bandang ini harus menumpang di masjid dan mencari pinjaman dana demi melunasi biaya kuliah.
"Untuk saat ini saya sedang proses cari pinjaman ke bapak pemilik kos di samping masjid saya. Jadi saya sedang proses meminjam ke beliau Rp3 juta," kata Umar.
Keterbatasan alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan dianggapnya menjadi pemicu beban finansial yang dialami para mahasiswa PTN saat ini.
"Walaupun ada subsidi dari pemerintah untuk PTN, namun itu sebenarnya masih kurang. Apalagi sekarang efisiensi, sebagian dana pendidikannya sudah untuk MBG ini. Harusnya lebih diutamakan dana pendidikan kalau memang betul-betul mau masyarakat ini cerdas, terdidik," katanya.
Pandangan tersebut membuatnya merasa kurang yakin realisasi janji pendidikan gratis dapat diwujudkan dalam waktu dekat.
"Sebenarnya saya skeptis, masih pesimistis walaupun sudah ada perkataan dari presiden. Karena dari yang lalu-lalu pun masih seperti ini, bualan atau omong kosong," ujar Umar.
Umar menilai prioritas penganggaran negara saat ini masih belum menempatkan sektor pendidikan di posisi utama jika dibandingkan dengan program strategis lainnya.
"Kalau memang pemerintah fokus di pendidikan, kenapa tidak dari awal anggaran pendidikan itu lebih diutamakan? Betul janji kampanye Prabowo dulu MBG, namun kebutuhan masyarakat ini kan tidak cuma MBG. Kebutuhan tiap daerah beda-beda," ujar Umar.
Ia membeberkan kekhawatirannya atas pergeseran fokus kebijakan dalam alokasi dana APBN tersebut.
"Di balik niat mereka baik, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain untuk bagi-bagi 'kue' terkait MBG ini. Makanya problematik," sambungnya.
Pengalaman serupa disampaikan oleh Naufal Purba, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang harus bekerja sebagai buruh di warung kelontong demi menutup biaya perkuliahan Rp4,4 juta per semester.
"Tidak dipungkiri rencana pemerintah yang akan menggratiskan biaya kuliah ini sangat menggembirakan bagi kami mahasiswa. Tapi balik lagi, namanya juga masih wacana. Jujur kalau pandangan saya pribadi, 50% tidak yakin akan terealisasi," ujar Naufal.
Naufal menilai rekam jejak kebijakan anggaran pendidikan sejauh ini belum menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan pendidikan bebas biaya.
"Karena kalau memang hal ini akan terealisasi, justru dari awal fokus pemerintah itu sudah pendidikan gratis. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, ternyata tidak," sambungnya.
Beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua mendorongnya untuk mencari penghasilan mandiri guna meringankan beban keluarga.
"Bisa dibilang biaya kuliah semakin lama semakin naik. Walau orang tua mampu membiayai, tapi di keluarga yang sekolah bukan cuma saya. Karena anak pertama, tidak mungkin terus-terusan saya minta orang tua.
Jadi saya bekerja sebagai buruh di warung kelontong. Kerja angkat beras, minyak, seperti itu," ujarnya.
Lonjakan biaya di perguruan tinggi negeri bertambah sejak diterapkannya status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menerangkan bahwa status badan hukum memangkas subsidi APBN untuk operasional kampus hingga menyisa sekitar 20 persen, sehingga sisanya dibebankan kepada mahasiswa melalui UKT dan uang pangkal.
"Artinya untuk biaya operasional, pengembangan, pemeliharaan itu dana sepenuhnya dicari oleh kampus. APBN hanya subsidi sekitar 20%. Sisanya 80% kampus harus cari sendiri," kata Jejen Musfah.
Kondisi tersebut menjadikan penaikan tarif UKT serta pengenaan sumbangan pengembangan institusi sebagai opsi paling mudah bagi pihak kampus untuk menutupi kebutuhan operasional harian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow