Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

UU 27 Tahun 2026 Perketat Aturan PHK Perusahaan

Smallest Font
Largest Font

Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) kini diatur lebih ketat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 ini mewajibkan perusahaan mengupayakan pencegahan PHK sebelum mengambil keputusan memberhentikan pekerja, dilansir dari Detik Finance.

Ketentuan tersebut mencakup kewajiban melakukan perundingan, larangan memberhentikan pekerja atas alasan tertentu, hingga pembayaran kompensasi apabila hubungan kerja berakhir.

Perusahaan wajib mengupayakan pencegahan PHK

Pasal 228 mengatur keterlibatan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai langkah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja.

Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan operasional perusahaan. Beberapa alternatif yang disebutkan dalam aturan meliputi:

  • Mengurangi pelaksanaan kerja lembur.
  • Mengurangi jumlah sif kerja.
  • Memangkas jam kerja.
  • Menawarkan program pensiun dini berdasarkan kesediaan pekerja.

Dengan demikian, PHK bukan menjadi langkah pertama yang dapat langsung ditempuh perusahaan. Berbagai alternatif harus lebih dahulu diupayakan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Prosedur PHK harus melalui perundingan

Apabila seluruh upaya pencegahan tidak berhasil dan PHK tidak dapat dihindari, pemberi kerja wajib mengadakan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja.

Proses pembahasan tersebut bertujuan memperoleh kesepakatan mengenai pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 228, penyelesaiannya dibatasi paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.

Apabila pembicaraan kedua pihak tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan harus dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Keputusan PHK baru dapat dilaksanakan setelah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja ketika terjadi perselisihan dengan perusahaan.

Pasal 228 ayat 7 menegaskan konsekuensi hukum apabila perusahaan mengabaikan persyaratan tersebut:

"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan," demikian bunyi ketentuan tersebut, dikutip Senin (9/11/2026).

Kondisi yang dikecualikan dari perundingan bipartit

Meskipun perundingan menjadi prosedur yang wajib ditempuh, Pasal 229 menetapkan beberapa keadaan yang tidak memerlukan mekanisme bipartit tersebut.

Pengecualian berlaku bagi pekerja yang mengakhiri hubungan kerja atas kemauan sendiri, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja yang mencapai usia pensiun, serta pekerja yang meninggal dunia.

Artinya, ketentuan perundingan bipartit tidak diberlakukan secara menyeluruh terhadap setiap kondisi berakhirnya hubungan kerja. Keadaan yang disebutkan dalam Pasal 229 memiliki pengecualian tersendiri.

Alasan PHK yang dilarang menurut Pasal 230

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 juga menetapkan sejumlah alasan yang tidak boleh digunakan perusahaan untuk memberhentikan pekerja.

Larangan tersebut mencakup kondisi keluarga, kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga aktivitas pekerja dalam organisasi. Berikut sejumlah alasan PHK yang dinyatakan tidak diperbolehkan:

  • Pekerja menikah.
  • Pekerja sedang hamil atau melahirkan.
  • Pekerja mengalami keguguran atau sedang menyusui.
  • Pekerja menderita sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut.
  • Pekerja menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
  • Pekerja mengikuti kegiatan serikat pekerja.
  • Pekerja melaporkan tindak pidana yang dilakukan pemberi kerja.
  • Pekerja mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan.

Pasal 230 juga menetapkan akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan PHK berdasarkan alasan-alasan terlarang tersebut.

Pemutusan hubungan kerja dalam kondisi tersebut dinyatakan batal demi hukum. Perusahaan juga diwajibkan mempekerjakan kembali pekerja yang sebelumnya diberhentikan.

Alasan yang memungkinkan perusahaan melakukan PHK

Di luar berbagai larangan tersebut, Pasal 231 mengatur keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Beberapa kondisi yang disebutkan dalam ketentuan tersebut meliputi:

  • Perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut hingga harus tutup.
  • Perusahaan mengalami kepailitan.
  • Perusahaan melakukan penggabungan usaha.
  • Pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa alasan PHK tetap harus mengacu pada keadaan yang diatur dalam undang-undang. Perusahaan tidak dapat menjadikan alasan di luar ketentuan tersebut sebagai dasar pemberhentian secara sembarangan.

Perusahaan wajib membayar hak pekerja

Selain mengatur alasan dan prosedur pemberhentian, undang-undang tersebut turut menetapkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak finansial pekerja.

Pasal 232 mewajibkan pemberi kerja membayarkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada pekerja yang mengalami PHK.

Besaran dan jenis hak yang harus diberikan disesuaikan dengan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Rincian lebih lanjut mengenai hak tersebut menjadi bagian dari pengaturan kompensasi dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed