Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Satgas PASTI Hentikan Operasi 16 Entitas Keuangan Ilegal

Smallest Font
Largest Font

Sebanyak 16 entitas keuangan ilegal resmi dihentikan operasionalnya oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Penindakan tersebut dilakukan setelah proses klarifikasi dan verifikasi menemukan dugaan penipuan dengan berbagai modus yang berpotensi merugikan masyarakat, dilansir dari Detik Finance.

Praktik yang ditemukan mencakup investasi berbasis penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga penyalahgunaan identitas perusahaan resmi. Sejumlah pihak juga memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk membangun kepercayaan calon korban.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa mempertimbangkan kewajaran hasilnya. Pemeriksaan legalitas penyelenggara dan pemahaman terhadap manfaat serta risiko produk keuangan menjadi hal penting sebelum menyerahkan dana.

Dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/11/2026), Satgas PASTI menyampaikan imbauan mengenai berbagai penawaran yang menggunakan identitas lembaga maupun tokoh terkenal.

"Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik," ujar Satgas PASTI.

Modus deposit dan pengerjaan tugas

Kelompok pertama terdiri atas 10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Kesepuluh entitas tersebut diduga menawarkan investasi penyewaan komputasi dengan sistem pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta member get member. Pola tersebut digunakan untuk menarik masyarakat agar menyetorkan dana dan mengajak anggota baru.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh entitas tersebut tidak mempunyai badan hukum di Indonesia. Mereka juga tidak mengantongi izin OJK maupun pendaftaran pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain persoalan legalitas badan usaha, aplikasi dan/atau situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Penawaran keuntungan tinggi dan skema keanggotaan

Entitas Zahra Berkah turut masuk dalam daftar penindakan. Pihak tersebut diduga menghimpun dana melalui sistem deposit dengan iming-iming keuntungan hingga 80% dalam jangka waktu 30 hari.

Untuk meyakinkan calon peserta, dana yang terkumpul diklaim akan diputar dalam sejumlah kegiatan usaha. Bidang yang disebutkan meliputi penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.

Zahra Berkah juga menyatakan telah mempunyai izin dan terdaftar di OJK. Penawaran tersebut diperkuat dengan penyebaran testimoni serta bukti transfer yang diklaim sebagai pencairan keuntungan.

Namun, hasil klarifikasi dan verifikasi menemukan bahwa Zahra Berkah tidak mempunyai badan hukum di Indonesia. Entitas tersebut juga tidak tercatat maupun memiliki perizinan dari OJK.

Kasus lainnya melibatkan Singapore Bhinneka Capital (SBC), yang menawarkan investasi perdagangan saham menggunakan sistem deposit dan member get member. Keuntungan hingga tiga kali lipat dijanjikan berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut.

SBC turut menerapkan konsep keuntungan berbasis tim. Dalam skema tersebut, semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diklaim bisa diperoleh peserta.

Entitas ini mengaku sebagai perusahaan yang memiliki izin di luar negeri sekaligus berada dalam pengawasan OJK. Akan tetapi, hasil pemeriksaan menunjukkan SBC tidak mempunyai izin OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Aplikasi dan situs web yang dipakai SBC juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Investasi film dan instrumen keuangan

MAERA menjadi entitas berikutnya yang dihentikan karena diduga menjalankan investasi berbasis deposit dan pengerjaan tugas. Aktivitas yang ditawarkan berkaitan dengan industri perfilman, mulai dari menonton film hingga membeli hak cipta, royalti, dan produksi film.

Peserta dijanjikan pendapatan harian melalui aktivitas tersebut. MAERA juga mengklaim mempunyai badan hukum bernama PT MAERA Movie Indonesia dan telah memperoleh izin untuk beroperasi di Indonesia.

Faktanya, hasil verifikasi menunjukkan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Entitas tersebut juga tidak mengantongi izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta tidak mempunyai pencatatan PSE untuk aplikasi dan/atau situs web yang digunakan.

Selain skema berbasis tugas, Satgas PASTI menemukan penawaran investasi pada berbagai instrumen keuangan dan aset. Salah satunya dilakukan OneTwoMarkets yang menawarkan produk forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.

OneTwoMarkets mengaku mempunyai hubungan afiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang disebut telah berizin di Afrika Selatan. Entitas tersebut juga memperkenalkan diri sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan.

Dalam promosinya, OneTwoMarkets menyatakan transaksi berada dalam pengawasan OJK. Teknologi AI bahkan digunakan untuk menampilkan tokoh publik sebagai bagian dari upaya meyakinkan masyarakat.

Hasil pemeriksaan menyatakan OneTwoMarkets tidak mempunyai badan hukum di Indonesia. Entitas ini juga tidak memiliki izin OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek.

Selain itu, OneTwoMarkets tidak tercatat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi serta situs web yang digunakan juga tidak terdaftar sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Modus perdagangan saham juga ditemukan pada Brevondale. Entitas tersebut mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat, yang menjalankan aktivitas perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia.

Dalam penawarannya, Brevondale menggunakan logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk mendukung klaimnya. Namun, hasil klarifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki izin dari OJK.

Brevondale juga menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi serta situs webnya tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Pencatutan identitas perusahaan resmi

Modus lain yang ditemukan Satgas PASTI adalah impersonasi atau penggunaan identitas perusahaan dan lembaga tanpa hak. Salah satu contohnya ialah entitas yang menjiplak nama Guotai Haitong untuk menawarkan investasi pendanaan aset properti.

Entitas tersebut menyalahgunakan identitas Guotai Haitong Securities, perusahaan efek atau sekuritas yang telah mempunyai izin di China. Dengan menggunakan nama perusahaan tersebut, pelaku diduga berupaya membangun kesan bahwa penawaran investasi yang diberikan mempunyai kredibilitas.

Tidak hanya mencatut identitas perusahaan sekuritas, entitas tersebut juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas peniru Guotai Haitong tidak mempunyai badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK. Pihak tersebut juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Aplikasi dan situs web yang dipakai dalam aktivitas tersebut turut dinyatakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Beragam temuan tersebut memperlihatkan bahwa penawaran investasi ilegal dapat menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari iming-iming pendapatan harian, keuntungan berdasarkan perekrutan anggota, penggunaan identitas perusahaan asing, hingga pemanfaatan teknologi AI. Pemeriksaan legalitas penyelenggara menjadi salah satu hal yang ditekankan Satgas PASTI sebelum masyarakat mengikuti suatu kegiatan investasi.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed