Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

RANS Jelaskan Pengadaan Influencer Rp 14,6 Miliar

Smallest Font
Largest Font

Pengadaan jasa influencer senilai Rp 14,69 miliar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi perhatian setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memberikan penjelasan mengenai nilai kontrak, pelaksanaan kampanye, hingga hasil pekerjaan tersebut, dilansir dari Detik Finance.

Pengadaan itu melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS. Kerja sama dilakukan dengan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menjadi Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Manajemen RANS menyebut total nilai pekerjaan mencapai Rp 14.696.955.002. Anggaran tersebut terbagi menjadi satu kampanye bersama Kemendikbud dan tiga kampanye bersama KKP.

Rincian anggaran kerja sama RANS

Berdasarkan penjelasan perusahaan, kampanye bersama Kemendikbud memiliki nilai Rp 3.900.000.002. Sementara itu, tiga kegiatan promosi bersama KKP menghabiskan anggaran sebesar Rp 10.796.955.000.

RANS menyatakan bahwa penetapan biaya mengacu pada daftar tarif komersial yang selama ini diterapkan kepada berbagai klien. Perhitungan tersebut tidak hanya didasarkan pada jumlah konten, tetapi juga mempertimbangkan cakupan pekerjaan dan kebutuhan pelaksanaan setiap kampanye.

Dalam keterbukaan informasi yang dikutip pada Rabu (11/11/2026), manajemen menjabarkan dasar penetapan nilai kerja sama tersebut.

"Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp 14.696.955.002, terdiri dari campaign Kemendikbud sebesar Rp 3.900.000.002 dan 3 campaign KKP sebesar Rp 10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya," tulis manajemen RANS.

Perusahaan menjelaskan terdapat beberapa komponen yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif. Faktor tersebut meliputi jenis layanan, ruang lingkup pekerjaan, kuantitas konten, lokasi kegiatan, tingkat kesulitan pelaksanaan, serta hasil akhir yang telah disepakati bersama klien.

Lebih dari 150 output dan 52,6 juta views

Selain memaparkan nilai kontrak, RANS juga menguraikan hasil pekerjaan dari seluruh kampanye pemerintah tersebut. Perusahaan menyebut kegiatan promosi menghasilkan lebih dari 150 output selama periode pelaksanaan.

Hasil pekerjaan itu mencakup pembuatan materi kreatif, partisipasi dalam berbagai kegiatan, serta sejumlah manfaat yang diperoleh melalui kanal digital. Dengan demikian, keluaran kampanye tidak hanya berupa unggahan konten di media sosial.

Dari keseluruhan hasil tersebut, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP. Adapun kampanye promosi museum yang dikerjakan bersama Kementerian Kebudayaan menyumbangkan lebih dari 25 output lainnya.

Manajemen juga menyampaikan capaian penayangan konten setelah seluruh kewajiban pekerjaan diselesaikan dan diserahkan kepada masing-masing klien.

"Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital," jelas manajemen RANS.

RANS tanggapi kekhawatiran konflik kepentingan

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah potensi konflik kepentingan dalam kerja sama dengan instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus pejabat yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).

RANS menyatakan memahami adanya kekhawatiran mengenai hubungan antara kepemilikan perusahaan dan jabatan publik yang diemban Raffi Ahmad. Perusahaan kemudian menjelaskan perjalanan bisnis serta perkembangan sejumlah unit usahanya sebagai bagian dari keterangan tersebut.

RANS telah beroperasi sejak 2018 dan berkembang menjadi perusahaan berbasis kreator. Manajemen menyebut perkembangan bisnis tersebut tercermin dari jumlah pengikut di berbagai platform media sosial yang telah melampaui 140 juta.

Selain membangun basis pengikut digital, perusahaan juga telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Mitra tersebut berasal dari sektor swasta maupun lembaga pemerintahan.

Penjelasan perusahaan juga mencakup perkembangan anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk The Dudas-1. Menurut RANS, HKI tersebut sudah dibangun sejak pertengahan 2024.

Perusahaan menegaskan bahwa pengembangan The Dudas-1 berlangsung sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP. Perkembangan tersebut juga disebut telah berjalan sebelum RANS memperoleh penunjukan pekerjaan dari Kementerian Kebudayaan dan KKP.

Sebagai gambaran perkembangan HKI tersebut, manajemen menyampaikan jumlah produksi konten yang telah dibuat sebelum adanya kerja sama dengan KKP.

"Sebagai ilustrasi, the Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh the Dudas -1 untuk campaign bersama dengan KKP," pungkasnya.

Melalui penjelasan tersebut, RANS memaparkan tiga aspek utama terkait pengadaan jasa influencer menggunakan APBN, yakni rincian nilai kontrak, jumlah hasil pekerjaan dan capaian penayangan digital, serta riwayat pengembangan bisnis perusahaan dan HKI yang dimilikinya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed