Polri Periksa Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Presiden
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal berinisial TK terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan internal tersebut berlangsung bersamaan dengan penyidikan pidana yang mengusut keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian dalam perkara yang terungkap melalui rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa TK merupakan perwira tinggi berpangkat bintang satu. Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan TK di lingkungan kepolisian.
Johnny menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap TK dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Keterangan perwira tersebut juga menjadi bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengungkap keterlibatan setiap pihak.
"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," ujar Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri.
Menurut Johnny, pemeriksaan internal menyangkut dugaan pelanggaran profesi, sedangkan penyidikan pidana berjalan secara bersamaan untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa.
"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan keterlibatan empat perwira tinggi Polri. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta.
Suyudi menyampaikan bahwa keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam rangkaian penyadapan, mulai dari penentuan target hingga penerimaan hasil pemantauan.
"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.
Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang menentukan sasaran penyadapan sekaligus menerima hasil akhirnya. Menurut pemaparan Kapolri, instruksi tersebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang saat itu bertugas sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
"Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujar Suyudi.
Perwira berikutnya, Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Dia juga disebut meneruskan laporan harian dan hasil analisis kepada Listyo Sigit.
"Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujar Suyudi.
Sementara itu, Eko Hadi Santoso diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet Uliandi ketika menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Persetujuan tersebut disebut diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
"Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ujar Suyudi.
Ahrie Sonta diduga meneruskan instruksi kepada operator untuk menjalankan penyadapan tanpa permohonan resmi dari penyidik. Kapolri juga mengungkap bahwa Ahrie melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan meminta TK melakukan pengawasan atau pemantauan.
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ujar Suyudi.
Selain dugaan penerusan instruksi, Ahrie juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan catatan aktivitas atau log. Grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi tersebut juga diduga diperintahkan untuk dibubarkan.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," ujar Suyudi.
Dalam pemaparan terpisah, Suyudi menjelaskan bahwa perkara tersebut mencakup dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik. Aktivitas yang diselidiki diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme permohonan resmi penyidik.
Pada Oktober 2026, penyidik turut mendalami dugaan penghapusan data penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink X (PLX). Penyidik juga menelusuri dugaan penggunaan sistem tanpa verifikasi terhadap nomor yang dimasukkan sebagai target.
Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli yang berasal dari bidang teknologi informasi serta hukum pidana. Barang bukti yang disita meliputi telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, dan catatan aktivitas penyadapan.
Suyudi menyatakan penanganan perkara harus tetap mengedepankan proses hukum dan perlindungan hak pihak yang diperiksa. Dia menilai kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus dibangun melalui keterbukaan dalam mengungkap dugaan pelanggaran.
"Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum," ujar Suyudi.
Dia juga menekankan bahwa institusi kepolisian harus berani mengungkap dugaan kesalahan yang melibatkan anggotanya sendiri. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi kepentingan untuk melindungi pihak tertentu.
"Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan," tegas Suyudi.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Dia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas masukan serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Polri.
"Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama," kata Suyudi.
Kapolri juga menyampaikan bahwa kepolisian tengah melakukan penyelidikan terpisah mengenai dugaan tindak pidana makar. Dia menegaskan bahwa temuan dalam perkara penyadapan tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana tersebut karena membutuhkan pembuktian tersendiri.
"Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal," pungkas Suyudi.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah mengalami strok.
Kasus tersebut sebelumnya juga diikuti sejumlah keputusan kepegawaian. Listyo Sigit diberhentikan dari jabatan KSP pada Rabu (4/11/2026), sedangkan Ahrie Sonta diberhentikan dari dinas Polri.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow