Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Polres Pemalang Rehabilitasi Dua Pelaku Perundungan Siswa SD

Smallest Font
Largest Font

Dua anak yang terlibat dalam perundungan terhadap siswa kelas 2 SDN 01 Kebondalem, Pemalang, dijatuhi rehabilitasi sosial setelah korban berusia 7 tahun meninggal dunia pada 30 September 2026. Sanksi ditetapkan melalui prosedur peradilan anak.

Wakapolres Pemalang Kompol Eddy Purnama menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers pada Kamis malam, 8 Oktober 2026. Kedua anak akan menjalani rehabilitasi di LPKS Antasena, Kabupaten Magelang.

"Keduanya, ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), menjalani rehabilitasi sosial di LPKS Antasena Magelang," ujar Kompol Eddy Purnama, Wakapolres Pemalang.

Menurut Eddy, penjatuhan sanksi dilakukan setelah proses koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan penetapan Pengadilan Negeri Pemalang. Prosedur tersebut menjadi dasar penanganan kedua anak.

"Rehabilitasi sosial diambil setelah adanya penetapan dari Ketua PN Pemalang dan juga masukan dari Bapas," ujar Kompol Eddy Purnama, Wakapolres Pemalang.

Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faizal Wildan Umar menyebut penyidik masih mendalami kemungkinan adanya anak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Untuk itu (potensi terduga pelaku lain), sedang dilakukan pendalaman," ujar AKP M. Faizal Wildan Umar, Kasat Reskrim Polres Pemalang.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Pemalang menyebut dua kakak kelas terlibat kekerasan terhadap korban saat jam istirahat pada Sabtu, 12 September 2026 sekitar pukul 09.00 WIB.

Korban sempat menjalani perawatan selama sembilan hari dan diperbolehkan pulang. Kondisinya kemudian memburuk hingga tidak dapat berjalan, sebelum meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit pada 30 September 2026.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyatakan kekerasan terhadap anak tidak dapat dinormalisasi sebagai candaan. KemenPPPA telah berkoordinasi dengan UPTD PPA setempat dan mendampingi keluarga korban.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan menghaturkan ucapan dukacita mendalam kepada keluarga korban, semoga ananda damai di surga. Segala bentuk kekerasan sangat tidak dibenarkan, meskipun dilakukan oleh anak sekalipun," ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

UPTD PPA setempat juga melakukan pemantauan terhadap keluarga korban dan anak saksi. Penjangkauan keluarga belum optimal karena keluarga masih berada dalam suasana duka.

"UPTD setempat telah melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap keluarga korban dan anak saksi. Keluarga korban masih dalam suasana duka sehingga penjangkauan belum dapat dilakukan secara optimal," ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Veronica menyatakan anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat menjalani proses hukum, tetapi mekanismenya berbeda dari orang dewasa. Penanganan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

"Pelaku anak yang melakukan tindak pidana tentu dapat diproses secara hukum, namun proses dan pendekatannya sangat berbeda dengan orang dewasa," ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk kepala sekolah, KemenPPPA menyerahkan pemeriksaan kepada kepolisian guna memastikan ada atau tidaknya dugaan pembiaran. Kepala SDN 01 Kebondalem, Erning Rustini, sebelumnya telah dicopot dari jabatannya.

"Terkait posisi kepala sekolah, hal tersebut sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk meminta keterangan secara langsung. Tujuannya guna memastikan apakah ada unsur dugaan pembiaran yang berakibat fatal secara hukum. Jika terbukti ada pelanggaran atau kelalaian berat dari pihak sekolah, maka proses hukum tentu dapat dilakukan," ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Veronica menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak pendidikan. Karena itu, sanksi pembinaan dinilai harus menjadi pendekatan utama selama keamanan murid lain tetap terjamin.

"Berdasarkan prinsip perlindungan anak, termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tetap memiliki hak atas pendidikan. Untuk itu, kita harus lebih fokus pada sanksi pembinaan yang tegas daripada memutus hak pendidikan mereka," ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ia menyebut sanksi perlu memberikan efek jera tanpa menimbulkan stigma sosial yang menghambat rehabilitasi. Dalam kondisi darurat, pemindahan sekolah dapat ditempuh berdasarkan rekomendasi Bapas, psikolog, dan lembaga perlindungan anak.

"Sanksi bagi anak harus berorientasi pada efek jera yang mendidik, bukan pelabelan sosial (stigmatisasi) yang justru dapat menghambat proses rehabilitasi," ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jika keselamatan fisik atau psikologis murid lain terancam, pemindahan sekolah dapat difasilitasi Dinas Pendidikan setempat. Langkah itu berbeda dengan mengeluarkan anak atau memutus hak pendidikannya.

"Pemindahan ini dapat difasilitasi oleh Dinas Pendidikan setempat agar hak belajar anak tetap terpenuhi di satuan pendidikan lain yang menyediakan sistem pengawasan dan pembinaan lebih ketat," ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. meminta pengawasan sekolah diperketat setelah kasus Pemalang. Pemerintah provinsi mengarahkan satuan pendidikan mencegah perundungan melalui edukasi.

"Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan, jadi di tempat kita seluruh sekolah harus zero bullying dengan mengedepankan edukasi yang kita lakukan," ujar Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan program sekolah ramah anak dan tim pencegahan serta penanganan kekerasan telah tersedia. Menurutnya, pelaksanaannya perlu dievaluasi dan dimaksimalkan.

"Imbauan sudah, gerakan sekolah ramah anak sudah, kemudian tim pencegahan dan penanganan kekerasan juga sudah ada. Ini tinggal dimaksimalkan, tentu dengan evaluasi tentang kelemahannya apa saja," ujar Sadimin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Pemprov Jawa Tengah tetap memantau kasus Pemalang meski kewenangan SD dan SMP berada pada pemerintah kabupaten atau kota. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang terus dilakukan.

"Kita kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang. Intinya bareng-bareng jaga anak-anak kita," ujar Sadimin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Sadimin meminta sekolah meningkatkan pemantauan selama jam istirahat, setelah kegiatan belajar, dan ketika masih ada siswa di lingkungan sekolah. Pengawasan langsung diperlukan apabila fasilitas seperti CCTV tidak tersedia.

"Teman-teman di lapangan untuk selalu peduli di sekolah masing-masing. Misal di saat jam istirahat dipantau, kalau tidak ada CCTV ya memantau langsung. Pulang sekolah juga dipantau.

Jangan sampai anak masih ada di sekolah, tetapi guru sudah pulang. Tetap tunggu sampai anak-anak di sekolah habis, perlu ada piket, supaya anak tetap dipantau di lingkungan sekolah," ujar Sadimin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Ia juga meminta satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan perundungan di sekolah.

"Kami tetap ingatkan teman-teman di satuan pendidikan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Jadi harapannya kita zero bullying," ujar Sadimin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Kasus tersebut masih didalami kepolisian, termasuk kemungkinan adanya terduga pelaku lain. Sementara itu, dua anak yang telah ditetapkan menjalani rehabilitasi sosial di LPKS Antasena, Kabupaten Magelang.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed