Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Polemik Konser Andrea Bocelli Picu Perbedaan Sikap di Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia menghadapi penolakan sekaligus dorongan untuk membuka dialog. Menjelang jadwal pertunjukan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta pada 3 November 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, serta budayawan menyampaikan pandangan berbeda mengenai persoalan kemanusiaan, hubungan dengan Israel, dan pertukaran budaya.

Menurut CNBC Indonesia, izin penyelenggaraan konser di kawasan Borobudur telah dicabut kepolisian hingga 23 Oktober 2026. Namun, status akhir pertunjukan tersebut belum dipastikan. MUI masih membuka ruang dialog untuk membahas persoalan ini bersama sejumlah pihak.

Penolakan muncul karena laporan mengenai keterlibatan Bocelli dalam kegiatan yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Israel. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti partisipasi Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel pada 2010 serta penampilannya dalam konser di Tel Aviv pada 2022.

Sudarnoto menilai rencana pertunjukan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan sikap Indonesia terhadap pendudukan dan penderitaan rakyat Palestina. Ia juga mempersoalkan apabila potensi keuntungan ekonomi menjadi pertimbangan yang mengesampingkan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Dalam pernyataannya yang dikutip CNBC Indonesia, Sudarnoto menyampaikan, "Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Ia juga menyampaikan penolakan terhadap pemberian panggung kepada figur yang dinilai terlibat dalam pendanaan kegiatan militer Israel.

"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," kata Sudarnoto.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, turut mendukung sikap MUI dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas). Dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria pada 24 Oktober 2026, ia meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi tersebut secara serius dan menjaga konsistensi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Syahrul menegaskan bahwa keberatan terhadap konser tidak berarti menolak seni atau musik dari luar negeri. Menurutnya, persoalan utamanya adalah pertimbangan moral dan kemanusiaan terkait rekam jejak figur publik di tengah penderitaan rakyat Palestina.

"Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina terus menghadapi penderitaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan ini secara serius, objektif, dan konsisten," ujar Syahrul Aidi Ma’azat, Ketua BKSAP DPR RI.

Ia mengaitkan sikap tersebut dengan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip konstitusi yang menentang penjajahan. Syahrul juga menekankan bahwa kepentingan industri hiburan dan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab kemanusiaan.

"Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari sikap historis dan prinsip konstitusional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nyata," tegas Syahrul.

Syahrul kemudian menekankan pentingnya menyampaikan dukungan terhadap Palestina melalui langkah damai dan bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap seniman internasional tetap perlu mempertimbangkan keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina.

"Kami mengajak masyarakat mendukung sikap yang berpihak pada kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina melalui cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Yang kita tolak bukan seni atau bangsa tertentu, melainkan segala bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penderitaan rakyat sipil. Palestina berhak merdeka, dan Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkannya," tutup Syahrul.

Di tengah penolakan tersebut, budayawan Panembahan Karyonagoro menawarkan sudut pandang yang menempatkan seni sebagai ruang perjumpaan lintas bangsa. Tokoh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu menilai musik klasik dunia dan tradisi seni Nusantara dapat saling memperkaya tanpa menghapus identitas masing-masing.

"Musik klasik Andrea Bocelli dan seni Indonesia memiliki latar sejarah serta ekspresi estetika yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana seni menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia," ujar Panembahan Karyonagoro.

Ia menjelaskan bahwa kekayaan seni Indonesia tidak hanya terletak pada bentuk pertunjukan, tetapi juga pada filosofi dan kearifan lokal yang diwariskan melalui tradisi. Pertemuan kesenian dari berbagai negara, menurut pandangannya, dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal.

"Indonesia memiliki kekayaan seni yang mengandung filosofi dan kearifan lokal. Pertemuan musik klasik dan seni tradisional ini dapat menjadi ruang saling mengenal dan belajar tanpa menghilangkan karakter dan identitas budaya masing-masing," ujar Panembahan.

Dalam pandangan tradisi keraton, Panembahan menempatkan seni sebagai sarana pembentukan kehalusan rasa, keselarasan, serta penghormatan terhadap nilai luhur antarbangsa. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan Candi Borobudur sebagai lokasi acara internasional harus memperhatikan konservasi dan sensitivitas sejarah karena situs tersebut merupakan warisan dunia UNESCO.

Panembahan turut menanggapi penolakan terhadap konser dengan menekankan peran seni dalam mempertemukan masyarakat di tengah perbedaan pandangan.

"Di tengah perbedaan ini, musik dapat menjadi salah satu jembatan untuk mempertemukan masyarakat," tutur Panembahan Karyonagoro.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menggelar dialog bersama tokoh lintas agama pada 22 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan pandangan berbagai pihak setelah sebelumnya MUI berdialog dengan perwakilan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Amirsyah menjelaskan bahwa forum tersebut dimaksudkan untuk membahas persoalan dari beragam sudut pandang sebelum keputusan akhir diambil.

"Ini forum tabayun, untuk melakukan tabayun dari berbagai perspektif. Sebelumnya, dengan pihak pariwisata dan ekonomi kreatif, mereka juga sudah hadir ke MUI. Kali ini kita bertabayun dengan tokoh lintas agama," ujar Buya Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI.

Menurut laporan CNBC Indonesia, MUI meminta semua pihak menunggu hingga proses pembahasan selesai dan menyatakan akan menghormati keputusan yang diambil pihak terkait. Hingga pemberitaan tersebut diterbitkan pada 23 Oktober 2026, kepastian mengenai kelanjutan konser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur masih belum tersedia.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed