Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pertamina Ancam Sanksi SPBU yang Masih Memungut Biaya Toilet

Smallest Font
Largest Font

Pertamina akan memberikan sanksi kepada pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang masih menarik biaya penggunaan toilet. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan penegasan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Kamis (12/11/2026), menyusul temuan toilet berbayar di sejumlah SPBU.

Simon menegaskan fasilitas toilet di seluruh SPBU Pertamina seharusnya dapat digunakan masyarakat tanpa dipungut biaya. Namun, berdasarkan temuannya, praktik penarikan uang kepada pengguna masih berlangsung di beberapa lokasi.

Simon menyatakan telah meminta jajaran terkait mengambil tindakan terhadap pengelola yang tidak menjalankan ketentuan perusahaan.

"Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina kan gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu," ujar Simon dalam RDP bersama Komisi VI, Kamis (12/11/2026).

Ia juga mengarahkan Pertamina Patra Niaga untuk menindak pengelola SPBU yang masih memberlakukan pungutan. Sanksi akan diberikan apabila pengelola terbukti tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

Simon secara khusus menyebut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Ega, sebagai pihak yang diminta menjalankan penertiban tersebut.

"Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega (Dirut Pertamina Patra Niaga) untuk tindak tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan," tegas Simon.

Kebijakan toilet gratis di SPBU Pertamina sebelumnya diberlakukan pada masa Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Kebijakan tersebut muncul setelah Erick menemukan fasilitas toilet berbayar di salah satu SPBU Pertamina.

Menindaklanjuti temuan itu, Erick menerbitkan Surat Edaran SE-16/MBU/11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN. Dokumen tersebut ditandatangani pada 24 November 2021, dua hari setelah temuan toilet berbayar.

Surat edaran itu mengatur agar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola BUMN dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Ketentuan tersebut juga menekankan pentingnya perawatan dan pengelolaan fasilitas agar pelayanan tetap memadai tanpa membebani pengguna.

"Pemberian layanan oleh BUMN yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani bagi masyarakat yang menggunakannya. Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna," demikian bunyi surat edaran yang ditandatangani Erick Thohir.

Dalam aturan yang sama, Erick juga meminta fasilitas umum dan fasilitas sosial milik BUMN dijaga agar tetap layak dan terawat sebagai bagian dari standar kualitas pelayanan. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN turut diminta mengawasi pelaksanaan surat edaran tersebut.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed