Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pemohon Gugat Syarat Pendidikan Capres Cawapres ke MK

Smallest Font
Largest Font

Ketentuan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden digugat ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Perkara nomor 370/PUU-XXIV/2026 itu meminta kepastian bahwa kandidat wajib tamat SMA sederajat serta memperjelas tafsir dalam UU Pemilu.

Para pemohon menggugat Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mereka menilai norma tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai standar pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut permohonan, ketidakjelasan itu kemudian memunculkan penafsiran dalam Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Aturan tersebut mengecualikan kandidat lulusan luar negeri dari kewajiban melampirkan ijazah SMA sederajat asli dan memperbolehkan surat penyetaraan.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum karena menimbulkan multitafsir serta persoalan hukum di ruang publik.

“Hal ini jelas bertentangan dalam negara hukum. Secara doktrin, norma pokok ini sudah multitafsir karena dengan hal tersebut memunculkan kegaduhan publik dan kekacauan hukum yang tidak berkesudahan,” tulis para pemohon dalam permohonannya.

Permohonan itu diajukan oleh Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, serta Kharisma Joemanta Soerbakti. Mereka juga mengaitkan persoalan norma tersebut dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024.

Para pemohon meminta MK mengubah frasa “atau sekolah lain yang sederajat” menjadi “atau sekolah menengah atas yang sederajat”. Mereka juga meminta penjelasan Pasal 169 huruf r disesuaikan dengan tafsir tersebut.

Selain itu, mereka meminta penjelasan pasal menyatakan bahwa kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut para pemohon, ketentuan pendidikan dalam UU Pemilu tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkait jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed