Pemerintah Siapkan Pencairan Tunjangan Profesi Guru yang Tertunda
Ratusan guru di berbagai wilayah Indonesia masih menunggu pencairan Tunjangan Profesi Guru yang tertunda selama beberapa bulan. Kementerian Keuangan menyatakan pada Selasa 13 Oktober 2026 proses pembayaran masih disiapkan, sementara organisasi guru mendesak penyelesaian segera.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan pemerintah masih menyiapkan pencairan tunjangan profesi guru. Ia belum menjelaskan waktu pasti pembayaran maupun tahapan penyaluran dana tersebut.
"Sedang disiapkan pencairan tunjangan profesi guru," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menyebut keterlambatan terjadi dengan rentang berbeda di sejumlah daerah. Menurutnya, banyak guru belum menerima transfer selama dua hingga empat bulan sejak Juli hingga Oktober.
"Sejak Juli, Agustus, ada yang September, ada yang Oktober. Artinya variatif, rata-rata dua sampai empat bulan mereka belum ditransfer," ujar Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru.
Satriwan menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan pencairan di Kementerian Keuangan. Ia mengatakan data penerima sebelumnya telah tersedia dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Kenyataannya, Kementerian Keuangan gagal dalam mengelola tunjangan profesi guru," ujar Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru.
PB PGRI juga meminta pemerintah mempercepat penyelesaian proses verifikasi dan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi. Wijaya Winarja menyebut administrasi tidak boleh menghambat pemenuhan hak guru.
"Negara tidak boleh menuntut profesionalisme guru secara maksimal, tetapi membiarkan pemenuhan hak profesional mereka terhambat oleh panjangnya proses birokrasi. PB PGRI memahami bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima TPG masih terus berlangsung," ujar Wijaya Winarja, Wasekjen PB PGRI.
Menurut PB PGRI, keterlambatan paling dirasakan oleh guru non-ASN yang bergantung pada tunjangan tersebut untuk menopang kebutuhan keluarga. Organisasi itu meminta sistem pembayaran dibuat lebih pasti dan transparan.
"Pemerintah harus memastikan sistem pendataan bekerja secara akurat, transparan, terintegrasi, dan tidak membebankan seluruh persoalan administratif kepada guru maupun operator sekolah. Sederhanakan proses validasi, penerbitan SKTP dan pencairan TPG," ujar Wijaya Winarja, Wasekjen PB PGRI.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keterlambatan menunjukkan persoalan tata kelola belanja rutin. Ia menyebut proses pembayaran melibatkan banyak tahapan, mulai dari validasi data hingga penyaluran melalui bank.
"Tunggakan tiga bulan pada tunjangan profesi guru menunjukkan masalah tata kelola belanja rutin, bukan sekadar soal kas negara," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Syafruddin mengatakan belum ada bukti yang menunjukkan dana tunjangan guru dialihkan untuk program lain. Ia meminta pemerintah membuka informasi mengenai wilayah terdampak, jumlah penerima, nilai kewajiban, serta hambatan pencairan.
"Belum ada bukti kuat yang dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa dana tunjangan guru dialihkan ke program prioritas seperti MBG," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebut pihaknya menerima banyak keluhan guru dan meminta pemerintah segera memproses pembayaran. Ia menilai anggaran tunjangan guru telah tersedia setiap tahun.
"Jadi memang kami hari ini di Komisi X sudah dari beberapa hari yang lalu sebenarnya, mendapat banyak WA, banyak SMS, banyak keluhan dari guru-guru kita hari ini. Karena sampai dengan hari ini, tunjangan profesi, tunjangan sertifikasinya belum terbayarkan oleh pemerintah pusat," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.
Kementerian Keuangan dan Kemendikdasmen masih melakukan koordinasi terkait kebutuhan anggaran tambahan serta penyelesaian proses administrasi penerima tunjangan profesi guru.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow