Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pejabat Eropa Gunakan Transportasi Umum demi Kesetaraan

Smallest Font
Largest Font

Kebiasaan pejabat publik menggunakan angkutan umum untuk bekerja di sejumlah negara Eropa memperlihatkan pendekatan berbeda dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Dilansir dari Detik Oto, praktik tersebut mencakup penggunaan bus, trem, kereta, hingga sepeda tanpa pengawalan mencolok. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pola mobilitas pejabat berkaitan dengan budaya kepemimpinan dan hubungan mereka dengan warga.

Menurutnya, pilihan transportasi tersebut juga menggambarkan penerapan prinsip kesetaraan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keterangan tertulis pada Senin (26/10/2026), Djoko menjelaskan bahwa penggunaan angkutan umum oleh pejabat di Eropa Utara, Eropa Barat, dan kawasan Skandinavia telah menjadi kebiasaan. Kondisi ini didukung oleh kepedulian terhadap lingkungan, layanan transportasi yang efisien, serta budaya masyarakat yang menjunjung kesetaraan.

"Di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Budaya ini didorong oleh kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter masyarakat setempat," kata Djoko.

Di sejumlah negara, pejabat melakukan perjalanan sehari-hari dengan moda transportasi yang sama seperti masyarakat umum. Mereka dapat duduk bersama penumpang lain di bus, trem, atau kereta sambil membaca dokumen pekerjaan maupun berinteraksi dengan warga. Jerman dan Belanda memberikan contoh dukungan kebijakan terhadap mobilitas tersebut. Anggota parlemen di kedua negara memperoleh kartu berlangganan angkutan umum agar perjalanan menggunakan kereta lebih diutamakan daripada mobil dinas atau penerbangan domestik.

Di Belanda, Denmark, dan Swedia, perjalanan menuju kantor juga kerap menggabungkan penggunaan sepeda dan kereta. Pola ini memperlihatkan bahwa mobilitas pejabat tidak selalu bergantung pada kendaraan pribadi atau fasilitas khusus. "Di Jerman dan Belanda, anggota parlemen diberi kartu berlangganan transportasi umum untuk memprioritaskan perjalanan dengan kereta ketimbang mobil dinas atau penerbangan domestik. Sementara itu, pejabat di Belanda, Denmark, dan Swedia kerap memadukan sepeda dan kereta menuju kantor," ujar Djoko.

Kesetaraan dan keselamatan dalam budaya politik

Menurut Djoko, terdapat beberapa prinsip yang tercermin melalui kebiasaan tersebut. Salah satunya ialah egalitarianisme, yaitu pandangan yang menempatkan pejabat sebagai pelayan masyarakat, bukan kelompok yang harus selalu dipisahkan dari kehidupan sehari-hari warga. Swedia menjadi salah satu contoh penerapan prinsip itu dalam fasilitas perjalanan pejabat.

Sebagian besar anggota parlemen dan menteri di negara tersebut tidak memperoleh mobil dinas maupun pengawalan khusus, tetapi menggunakan kartu berlangganan transportasi umum tahunan. "Di Swedia, misalnya, sebagian besar anggota parlemen dan menteri tidak mendapat mobil dinas maupun pengawalan khusus, melainkan diberi kartu berlangganan tahunan transportasi umum," kata Djoko.

Aspek berikutnya berkaitan dengan keselamatan bersama dan penggunaan fasilitas umum secara langsung. Mayoritas menteri dan politisi dapat berbaur dengan penumpang lain atau bersepeda tanpa didampingi ajudan khusus, dengan pengecualian kepala pemerintahan yang memerlukan protokol keamanan tertentu.

Efisiensi anggaran dan dampak lingkungan

Penggunaan angkutan umum dan sepeda juga berkaitan dengan upaya mengurangi kemacetan serta emisi karbon. Infrastruktur transportasi di kota seperti Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich mendukung perjalanan menggunakan bus atau kereta yang dapat lebih cepat dibandingkan mobil pribadi. "Ketiga, budaya ramah lingkungan dan efisiensi.

Sebagian besar pejabat memanfaatkan transportasi umum atau sepeda untuk menghindari kemacetan dan mengurangi emisi karbon. Dukungan infrastruktur yang baik di kota-kota seperti Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich membuat penggunaan bus atau kereta jauh lebih cepat daripada mobil pribadi," sebut Djoko. Selain manfaat mobilitas dan lingkungan, pemilihan moda transportasi turut berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara.

Penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan perjalanan pejabat menjadi bagian dari praktik yang dapat diamati dan dinilai oleh masyarakat.

Pengawasan publik dan media terhadap pemakaian fasilitas negara membuat perjalanan mewah atau penggunaan kendaraan dinas secara berlebihan dipandang sebagai potensi pemborosan uang pajak. Karena itu, pilihan transportasi sehari-hari juga berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan anggaran.

Djoko menambahkan bahwa perjalanan dengan bus atau kereta memberi pejabat kesempatan untuk merasakan secara langsung kualitas layanan publik yang mereka kelola. Interaksi selama perjalanan juga membuka peluang bagi mereka untuk mendengar masukan masyarakat.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed