Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

OJK Perpanjang Kebijakan Buyback Saham hingga Juni 2027

Smallest Font
Largest Font

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027. Keputusan yang diumumkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (26/10/2026) ini bertujuan memberikan kepastian waktu bagi emiten yang ingin menjalankan program buyback, dilansir dari Detik Finance.

Sebelumnya, kebijakan tersebut hanya berlaku hingga akhir Desember 2026. Perpanjangan ini merespons permintaan emiten dalam negeri yang menilai harga saham mereka sudah berada pada tingkat yang memungkinkan pelaksanaan pembelian kembali saham.

Dalam konferensi pers di Main Hall BEI, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan alasan perpanjangan kebijakan tersebut.

"Memperpanjang periode pemberlakuan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan RUPS yang semula ditetapkan sampai dengan akhir tahun ini, akan diperpanjang hingga Juni 2027," ujar Hasan Fawzi.

Hasan menjelaskan bahwa kepastian periode pelaksanaan menjadi salah satu pertimbangan OJK dalam mengambil keputusan. Permintaan tersebut datang dari emiten yang mempertimbangkan pembelian kembali saham berdasarkan tingkat harga di pasar.

"Ini tentu merespon permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa persetujuan RUPS ini dari para emiten kita yang nampaknya sudah menilai harga-harga sahamnya di tingkat yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan buyback ini," ujar Hasan Fawzi.

Meski memberikan tambahan waktu, OJK tetap mewajibkan perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurut Hasan, pelaksanaan buyback harus mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023 serta POJK Nomor 29 Tahun 2023, khususnya Pasal 6, 9, dan 14.

Ketentuan tersebut mencakup penerapan prinsip kehati-hatian, kesesuaian program dengan kemampuan keuangan perusahaan, serta pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi. OJK juga mengharapkan program pembelian kembali saham dapat mendukung stabilitas pasar modal Indonesia dan memperkuat kepercayaan investor.

Selain persyaratan tersebut, Hasan menekankan bahwa perusahaan tetap harus memenuhi ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float. Pelaksanaan buyback tidak boleh menghambat upaya peningkatan porsi saham yang tersedia bagi investor publik sesuai dengan peraturan bursa.

"Kami juga menegaskan bahwa pelaksanaan buyback ini tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan minimum free float, jadi ini tidak ada kontradiktif dengan keinginan kuat kita untuk terus mendorong peningkatan free float saham sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bursa," tegas Hasan Fawzi.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed