OJK Laporkan Ancaman Penurunan Status Pasar Modal ke Prabowo
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ancaman penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market kepada Presiden Prabowo. Dalam Sidang Kabinet pada Jumat (23/10/2026), Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan penilaian MSCI serta langkah pembenahan regulasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan Indonesia, dilansir dari Detik Finance.
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menyebut pengumuman MSCI tersebut keluar lebih awal daripada jadwal yang sebelumnya disampaikan. Berdasarkan laporan MSCI pada Juni lalu, pengumuman itu semestinya dilakukan pada November.
Meski menghadapi ancaman perubahan klasifikasi, Indonesia memperoleh penilaian positif pada 16 dari 18 indikator yang dibandingkan dengan negara-negara emerging market. Menurut laporan Kiki, Indonesia juga telah memperbaiki ketentuan free float, keterbukaan kepemilikan saham, dan klasifikasi investor.
Dalam pemaparannya kepada Presiden, Kiki menjelaskan bahwa aturan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Indonesia menetapkan ketentuan sebesar 15 sampai 25%. Ia juga membandingkan keterbukaan kepemilikan saham dan rincian klasifikasi investor Indonesia dengan praktik di pasar negara lain.
"Jika kita melihat ketentuan Indonesia dibandingkan negara-negara lain, persyaratan penawaran umum perdana saham berada pada angka 15 sampai 25%. Kemudian, untuk keterbukaan informasi, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa kita sudah membuka kepemilikan sebesar 1%, sementara pasar lain berada di atas 5%. Untuk klasifikasi dan jenis investor, kita sudah memiliki 39 kategori investor yang sangat terperinci dibandingkan negara lain yang bahkan tidak memiliki rincian serupa dan sebagainya," ujar Friderica Widyasari Dewi dalam Sidang Kabinet.
Ia menegaskan bahwa sejumlah langkah tersebut telah dijalankan untuk menjawab perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Namun, OJK juga mengakui masih terdapat aspek yang membutuhkan perbaikan, terutama dalam penegakan hukum.
"Hal yang perlu menjadi catatan dan harus kita terima secara objektif adalah penegakan hukum yang dinilai belum cukup tegas," ujar Friderica Widyasari Dewi.
Menanggapi catatan tersebut, Kiki melaporkan bahwa OJK telah menjatuhkan sanksi sebesar Rp1,5 triliun kepada pihak terkait perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading. Ia menyebut sanksi tersebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah OJK.
Selain itu, OJK menindaklanjuti dugaan manipulasi pasar yang melibatkan dua perusahaan lain. Langkah penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan penegakan hukum di pasar modal yang disoroti MSCI.
Kiki juga melaporkan pergerakan pasar saham Indonesia yang kembali menguat selama dua hari terakhir. Menurutnya, penguatan tersebut didukung investor domestik, termasuk aksi pembelian kembali saham dan partisipasi investor ritel, meskipun investor asing masih mencatatkan penjualan bersih.
"Syukur, selama dua hari terakhir pasar kita sudah mengalami penguatan kembali. Ini merupakan kekuatan domestik, Bapak, karena investor asing masih mencatatkan penjualan bersih selama dua hari terakhir sebesar Rp3,3 triliun, dan pada hari sebelumnya masih sebesar Rp1 triliun. Namun, penguatan ini didukung kekuatan domestik melalui pembelian kembali saham serta investor ritel kita yang juga luar biasa," ujar Friderica Widyasari Dewi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow