Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

OJK dan BEI Percepat Reformasi Pasar Modal Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mendorong percepatan pembenahan pasar modal Indonesia sepanjang 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat transparansi kepemilikan saham, meningkatkan batas minimum saham publik, serta menindak pelanggaran untuk memulihkan kepercayaan investor. Rangkaian peristiwa tersebut dilansir dari Detik Finance.

Gejolak bermula pada Rabu (28/1), ketika IHSG merosot hingga 6% ke level 8.596,15. Padahal, pada pekan sebelumnya, indeks tersebut sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di level 9.100.

Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai metodologi penghitungan free float menjadi pemicu tekanan jual. Lembaga penyedia indeks global itu menyoroti transparansi pasar modal Indonesia dan meminta perbaikan terhadap sejumlah aspek yang dinilai perlu disempurnakan.

Reaksi investor yang menjual saham secara serentak membuat penurunan IHSG berlanjut hingga 8%. BEI kemudian menghentikan sementara perdagangan saham melalui mekanisme penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Direktur Utama BEI saat itu, Iman Rachman, menjelaskan bahwa kepanikan investor dipengaruhi dua keputusan MSCI. Selain menyoroti perhitungan free float, MSCI membekukan penyesuaian komposisi indeks saham Indonesia untuk periode Februari hingga Mei.

"Apa yang terjadi hari ini memang ada, menurut saya panic selling karena dua hal yang disampaikan yang jadi concern adalah, pertama untuk di bulan Februari rebalance-nya di-freeze. Jadi, kalau kita terjemahkan apa yang disampaikan tidak ada penambahan atau pengurangan konstituen perusahaan tercatat kita di MSCI," ungkap Iman di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (28/1) lalu.

MSCI juga membuka kemungkinan penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market apabila perbaikan yang diminta tidak dilaksanakan hingga Mei. Perubahan tersebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam kelompok pasar yang berbeda dari Malaysia, sebagaimana dijelaskan Iman.

BEI berencana berdiskusi dengan MSCI dan menyiapkan formula perbaikan sebelum Mei 2026. Namun, tekanan pasar belum mereda. Sehari setelah gejolak pertama, IHSG kembali turun 8% hingga mencapai level 7.654,66, sehingga perdagangan kembali dihentikan sementara.

Pada 30 Januari, Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama BEI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejatuhan indeks selama dua hari. Pada sore harinya, sejumlah pejabat OJK juga menyatakan mundur, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Jeffrey Hendrik kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama BEI sementara, sedangkan Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Keduanya selanjutnya memimpin lembaga masing-masing secara definitif.

Pada Minggu (1/2), OJK dan BEI mengumumkan delapan agenda reformasi untuk memperkuat integritas pasar modal. Friderica, yang akrab disapa Kiki, menyatakan bahwa pembenahan dilakukan dengan mengacu pada praktik global dan masukan penyedia indeks internasional.

"Kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia," kata Friderica Widyasari atau akrab disapa Kiki dalam Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Agenda pertama adalah menaikkan batas minimum free float atau porsi saham yang tersedia bagi publik dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas perdagangan saham.

Agenda kedua mencakup keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership (UBO), yaitu informasi mengenai pemilik manfaat akhir. Kebijakan ini diharapkan memperjelas hubungan kepemilikan dan afiliasi antarpemegang saham.

Ketiga, OJK dan BEI memperkuat pendataan kepemilikan saham melalui klasifikasi investor yang lebih terperinci serta peningkatan keterbukaan informasi sesuai praktik global. Keempat, persiapan demutualisasi BEI dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi benturan kepentingan.

Agenda kelima berfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi secara konsisten terhadap pelanggaran di pasar modal. Keenam, tata kelola emiten diperkuat melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi Direksi, Komisaris, dan Komite Audit serta sertifikasi CA (Certified Accountant) bagi penyusun laporan keuangan perusahaan publik.

Ketujuh, pendalaman pasar modal dipercepat melalui pengembangan sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur. Agenda kedelapan menekankan kerja sama antara regulator, pemerintah, organisasi pengaturan mandiri atau SRO, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder. Ini tidak bisa melakukan apapun sendiri, tentu saja kita harus lakukan sinergi dan kolaborasi termasuk terutama dengan pemerintah, dengan SRO (self-regulatory organization), pelaku industri dan pihak-pihak terkait," tegasnya.

Tekanan MSCI berlanjut hingga Oktober 2026

Perjalanan reformasi belum menghentikan seluruh tekanan terhadap IHSG. Pada April 2026, MSCI mengumumkan rencana mengeluarkan saham Indonesia yang masuk kategori kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Pengumuman tersebut diikuti pelemahan indeks.

Pada Mei, MSCI mengumumkan penyesuaian komposisi indeks yang mengeluarkan 18 saham Indonesia. Keputusan itu kembali menekan IHSG.

Memasuki Oktober 2026, MSCI membuka opsi untuk menurunkan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. IHSG kembali merosot hingga 8% setelah pengumuman tersebut, sehingga BEI kembali menerapkan trading halt.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan MSCI dan akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan. OJK bersama SRO juga berkomitmen melanjutkan pembenahan pasar modal.

"Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif," katanya, Jumat (16/10).

OJK menyebut MSCI telah mengakui sejumlah inisiatif reformasi, termasuk publikasi kepemilikan saham di atas 1%, perincian klasifikasi investor, pengumuman saham HSC, serta peningkatan batas minimum free float.

Friderica juga menegaskan bahwa pembenahan tidak baru dimulai setelah MSCI membuka opsi perubahan status pasar pada Oktober. Menurutnya, reformasi besar-besaran telah berlangsung sejak Januari, ketika persoalan free float, keterbukaan kepemilikan, dan klasifikasi pasar menjadi perhatian.

"Enggak, enggak. Ini kita tuh dari Januari, sejak ada kejadian Januari kemarin, kita itu udah sangat-sangat melakukan reform besar-besaran. Kita tuh all out loh," ujar Kiki usai acara Ijtima' Sanawi 2026, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Dalam perbandingan dengan pasar global, Friderica menjelaskan bahwa BEI telah menerapkan keterbukaan data kepemilikan saham di atas 1%, sedangkan ambang batas di sejumlah pasar lain umumnya berada pada angka 5%. Batas minimum free float juga ditingkatkan secara bertahap hingga 15%, sementara klasifikasi investor telah mencakup 39 jenis investor domestik dan asing.

"Ada berapa pihak tuh kemarin yang kita denda 300-an pihak yang kita denda dengan sekian ratus miliar juga dendanya. Tapi memang yang ditunggu tiga ini. Saya tahu.

Tapi tadi saya sampaikan. Jadi kalau dibilang kita nggak ngapa-ngapain tuh itu salah banget lah," jelasnya.

OJK memperkuat penegakan hukum dan pengawasan saham

Hingga 16 Oktober 2026, OJK mencatat denda administratif sebesar Rp 2,23 triliun yang dijatuhkan kepada 166 pihak atas pelanggaran di bidang pasar modal. Selain denda, regulator memberikan berbagai sanksi administratif lainnya.

Sanksi tersebut terdiri atas 28 peringatan tertulis, delapan pembekuan, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

OJK juga mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp 293,78 miliar kepada 805 pihak serta memberikan 464 peringatan tertulis. Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan aturan menjadi salah satu bagian penting dalam agenda pembenahan pasar modal.

Berdasarkan data penanganan kasus hingga 1 Oktober 2026, terdapat 122 kasus yang sedang diproses. Sebanyak 28 kasus berada pada tahap perencanaan, 54 kasus dalam penelaahan awal, dan 40 kasus memasuki proses pemeriksaan.

Dalam penindakan terhadap emiten, OJK menjatuhkan denda Rp 1,5 triliun kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terkait pelanggaran perdagangan saham. Sementara itu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dikenai denda Rp 500 miliar dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) didenda Rp 100 miliar terkait proses penawaran umum perdana saham.

Dari sisi pengelolaan indeks, BEI telah menetapkan 80 saham dalam kategori HSC. Saham-saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan IHSG serta indeks utama BEI, termasuk IDX30, LQ45, dan IDX80.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa saham yang masuk kategori HSC tetap dapat diperdagangkan secara normal, tetapi pergerakan harganya tidak lagi memengaruhi IHSG. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran indeks yang lebih wajar.

"Kami akan mengeluarkan seluruh saham High Shareholding Concentration dari Indeks Harga Saham Gabungan," tegas Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10).

Jeffrey menyebut saham HSC memiliki bobot sekitar 18% dari IHSG. Saham-saham tersebut dapat kembali menjadi konstituen indeks setelah tidak lagi masuk dalam kategori kepemilikan terkonsentrasi tinggi.

"Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih wajar dari IHSG, kami akan mengeluarkan seluruh saham dalam HSC dari IHSG," tegas Jeffrey.

Ia menambahkan bahwa saham yang telah keluar dari kategori HSC dapat kembali diperhitungkan dalam IHSG. Dengan demikian, status kepemilikan terkonsentrasi tinggi menjadi salah satu faktor yang menentukan keterlibatan saham dalam penghitungan indeks tersebut.

Pengamat menekankan konsistensi reformasi

Pengamat pasar modal Hans Kwee mengapresiasi langkah OJK dan BEI, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, pengumuman saham HSC, kenaikan free float menjadi 15%, hingga penguatan penegakan hukum.

"Itu kita lihat dari 8 agenda reformasi otoritas beberapa sudah dilakukan. Ini bisa menjawab keraguan MSCI, terkait transparansi free float sudah buka 1%, yang penting juga kita punya roadmap 15% free float meski nggak diminta mereka ini bisa meningkatkan likuiditas pasar," ujar Hans kepada Detikcom.

Hans juga mendukung keputusan BEI mengeluarkan saham HSC dari penghitungan IHSG. Ia menyoroti perubahan pendekatan pengawasan, yakni penanganan dugaan aktivitas perdagangan tidak wajar melalui pembekuan rekening efek yang terindikasi melanggar, disertai penjatuhan sanksi apabila pelanggaran terbukti.

"Jadi, dulu saham UMA dan suspend, sekarang nggak pakai UMA dan suspend. Sekarang kalau saham gerak aneh pihak terlibat rekeningnya di-suspend. Rekening efek transaksi aneh di-suspend. Nanti disanksi dan dihukum kalau terbukti," kata Hans.

Menurut Hans, berbagai kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan arah perbaikan pasar modal Indonesia. Namun, keberhasilan reformasi tetap bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan oleh otoritas terkait.

"Kita harus melihat konsistensi, perlu dipastikan terus bahwa kita akan konsisten untuk perbaikan-perbaikan ini. Otoritas kita pasti akan konsisten," tutur Hans.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed