Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

14 Mahasiswa Gugat Batas Waktu Perbaikan Jalan Rusak ke MK

Smallest Font
Largest Font

Ketidakjelasan batas waktu penanganan jalan rusak mendorong 14 mahasiswa mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang diajukan pada 11 November 2026 itu mempersoalkan penggunaan frasa "segera" dalam kewajiban perbaikan jalan yang membahayakan keselamatan pengguna.

Dilansir dari Detik Oto, gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor 419/PUU-XXIV/2026. Para pemohon menilai Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ belum menetapkan ukuran waktu maupun standar pelaksanaan perbaikan jalan rusak secara jelas.

Pasal tersebut mewajibkan penyelenggara jalan segera dan patut memperbaiki kerusakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Namun, menurut para mahasiswa, tidak adanya batas waktu terukur dapat memberikan keleluasaan kepada pihak berwenang untuk menunda penanganan.

Dalam permohonannya, para mahasiswa mempermasalahkan kesesuaian ketentuan tersebut dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

"Para pemohon mendalilkan frasa 'segera' dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sepanjang dimaknai memberikan keleluasaan kepada penyelenggara jalan untuk menunda penanganan jalan rusak yang membahayakan tanpa ukuran yang objektif berdasarkan tingkat risiko dan standar teknis," demikian dikutip dari permohonan Nomor 419/PUU-XXIV/2026 yang diajukan ke MK pada 11 November 2026.

Para pemohon berpendapat ketidakpastian aturan tersebut berpotensi merugikan hak masyarakat atas keselamatan, perlindungan kesehatan, dan kepastian hukum yang adil.

Salah satu pemohon, Aisyah Nurul Fajri, mengaku mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di kawasan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Insiden tersebut menyebabkan lututnya terluka sehingga membutuhkan tindakan penjahitan sebanyak dua jahitan.

Aisyah juga menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di Klinik Pratama Medika. Ia memperoleh surat keterangan dokter serta resep pengobatan setelah mengalami kecelakaan tersebut.

Risiko serupa turut disoroti pemohon lain yang rutin melewati Jalan Raya Bandung-Soreang, Kabupaten Bandung. Empat pemohon menyatakan kerap melintasi ruas jalan tersebut dan menghadapi potensi kecelakaan akibat permukaan jalan yang rusak.

"Pemohon I mendalilkan telah mengalami kerugian aktual, berupa kecelakaan dan cedera fisik ketika melintasi jalan berlubang, sedangkan sejumlah Pemohon lainnya menerangkan, bahwa mereka secara berulang menggunakan ruas jalan yang mengalami kerusakan, sehingga menghadapi risiko kecelakaan dalam aktivitas perjalanan," demikian salah satu poin dalam permohonan tersebut.

Para mahasiswa menilai ancaman keselamatan tetap dirasakan meskipun tidak semua pemohon pernah mengalami kecelakaan. Mereka harus melewati ruas jalan yang rusak secara berulang dalam aktivitas perjalanan sehari-hari.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan frasa "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai kewajiban memperbaiki jalan tanpa penundaan yang tidak beralasan.

Mereka juga meminta adanya penilaian risiko keselamatan yang objektif dan terdokumentasi, tindakan pengamanan selama perbaikan belum dilakukan, serta penetapan prioritas berdasarkan tingkat bahaya dan standar teknis yang berlaku.

Selain itu, para pemohon menginginkan tenggang waktu perbaikan yang terukur. Mereka menegaskan bahwa keterbatasan atau ketiadaan anggaran tidak boleh menghapus kewajiban penyelenggara jalan untuk menangani kerusakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed