Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

LPS Siapkan Dana Rp 300 Triliun Jamin Simpanan Nasabah

Smallest Font
Largest Font

Keamanan simpanan masyarakat di perbankan nasional menjadi perhatian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah menyiapkan dana lebih dari Rp 300 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menjamin simpanan nasabah sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pada sektor perbankan. Penegasan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, dalam Forum Ekonomi Politik di Tribrata Hotel, Jakarta, pada Senin (9/2026).

Dilansir dari Detik Finance, Anggito menjelaskan bahwa saldo dana penjaminan LPS mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah dana yang tercatat telah diaudit mencapai Rp 250 triliun, sedangkan saldo terkini sudah berada di kisaran Rp 300 triliun lebih.

Menurut Anggito, dana tersebut berasal dari kontribusi sebesar 0,2% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Mekanisme tersebut menjadi sumber pendanaan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat.

Anggito menjelaskan besaran dana yang dikelola LPS dalam forum tersebut.

"Sekarang LPS itu punya saldo dana Rp 300 triliun. 2025 saja Rp 250 triliun teraudit, sekarang per hari ini kurang lebih totalnya Rp 300 triliunan lebih. Itu untuk menjadi asuransi, ini kan seperti dana asuransi masyarakat membayar 0,2% dari DPK-nya," ujar Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS.

Selain menjadi dana penjaminan, sebagian saldo tersebut ditempatkan pada instrumen investasi yang aman. Hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk memperkuat cadangan keuangan LPS dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang dialami bank.

Penggunaan dana tersebut juga berkaitan dengan langkah penanganan dini apabila sebuah bank mengalami kekurangan likuiditas. Dalam kondisi demikian, LPS dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan intervensi sebelum kondisi bank semakin memburuk.

Anggito menyebut kewenangan tersebut memungkinkan LPS memberikan dukungan ketika bank menghadapi kebutuhan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

"Bahkan sekarang likuiditas pun juga bisa kalau ada bank yang kekurangan dana untuk operasional kami dengan OJK bisa melakukan intervensi dini, intervensi awal sebelum bank itu mengalami kesulitan," jelas Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS.

Selain penanganan persoalan likuiditas, mandat LPS juga mencakup pengawasan terhadap kondisi perbankan serta penyelesaian apabila suatu bank mengalami kegagalan. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Anggito menegaskan bahwa perlindungan simpanan masyarakat memiliki landasan hukum. LPS juga menjalankan fungsi pemantauan untuk memastikan potensi masalah perbankan dapat teridentifikasi sebelum memasuki tahap penyelesaian.

"Aman karena itu dijamin undang-undang juga, dan juga ada ketentuan yang memberikan mandat bagi LPS untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dalam rangka untuk keamanan dana sampai dengan resolusi apabila bank itu mengalami kegagalan," pungkas Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed