Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

KPK Rilis Indeks Integritas Pendidikan 2026 Ungkap Perjokian Skripsi

Smallest Font
Largest Font

Komisi Pemberantasan Korupsi merilis hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2026 dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Hasil survei tersebut mengungkap praktik joki skripsi masih terjadi di 91 persen kampus di Indonesia.

Survei yang mengukur dimensi karakter, ekosistem, dan tata kelola pendidikan ini menjaring 42.810 responden dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lembaga antirasuah tersebut menemukan persoalan integritas terjadi di berbagai level pendidikan, mulai dari kecurangan akademik, gratifikasi, hingga penyalahgunaan anggaran operasional sekolah.

Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, memaparkan rinci temuan survei terkait rendahnya integritas peserta didik serta tata kelola lembaga pendidikan.

"Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, ini seperti joki tugas ya. Ini di dikti dilaporkan oleh 43 persen responden, dan terjadi di 91 persen satuan pendidik yang disurvei," kata Dian.

Selain masalah joki skripsi, KPK mendapati fenomena pemberian hadiah oleh orang tua siswa kepada tenaga pendidik yang masih marak terjadi pada momen-momen tertentu.

"Terkait profesionalisme, masih terjadi pemberian hadiah yang dilakukan oleh orang tua siswa. Di sini dilaporkan oleh 34 persen orang tua siswa masih memberikan hadiah kepada tenaga pendidik pada momen tertentu," ungkapnya.

Temuan KPK juga menunjukkan ketidakdisiplinan tenaga pengajar, di mana 31 persen guru di tingkat dasar dan menengah serta 53 persen dosen di perguruan tinggi tercatat sering terlambat mengajar tanpa alasan jelas. Dari sisi tata kelola, penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdeteksi di 8 persen laporan responden.

"Dari dimensi tata kelola, masih terjadi pelaporan bahwa pemanfaatan dana BOS tidak sesuai dengan tujuan. Ini terjadi di 8 persen dari laporan dari responden kita," tuturnya.

Pengelolaan dana BOS yang bermasalah tersebut didominasi oleh penggelembungan biaya, praktik nepotisme, hingga pemerasan.

"Dari 8 persen tersebut, isinya adalah 16 persen pemerasan atau potongan atau pungutan, 40 persen adalah nepotisme, 45 persen adalah penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya, dan 41 persen adalah lainnya," tambah Dian.

Kurangnya transparansi dalam pengadaan sarana dan prasarana juga dinilai memperburuk efektivitas kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan.

"Belum transparan, terjadi misalnya pembelian/pengadaan sarana dan prasarana yang kurang transparan. Di dasmen dilaporkan di 13 persen responden dan di dikti dilaporkan oleh 29 persen responden," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi wajib ditanamkan lewat pembentukan karakter sejak dini dan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata.

"Dengan menampilkan nama Sekolah Berintegritas saja, setidaknya auranya itu sudah menyebar. Harapannya, ini menyebar (atau dapat diterapkan di) semuanya (wilayah)," ucapnya.

Setyo menambahkan bahwa pembangunan integritas merupakan fondasi utama yang tidak dapat digantikan oleh kemajuan teknologi.

"Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas," ucap Setyo.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari KPK atas komitmen penguatan integritas melalui program Sekolah Berintegritas (SBI) yang diselenggarakan sejak 2023. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa program tersebut dirancang untuk melatih kejujuran siswa serta mencegah praktik pungutan liar.

“Pencegahan dini pada anak-anak kita ini sangat penting, sebagai upaya membangun integritas,” ucapnya.

Luthfi menjelaskan bahwa pembentukan karakter antikorupsi di Jawa Tengah difokuskan pada empat pilar pendidikan, yakni kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid.

“Anak-anak sekolah dididik untuk tidak menyontek, bertindak jujur, kemudian dididik (untuk mengikuti) kegiatan OSIS yang apa adanya, tidak curang, dan lain sebagainya. Kemudian, guru juga harus mendidik terkait dengan integritas,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memperluas jangkauan program SBI hingga ke level Laboratorium SBI di tingkat Cabang Dinas Pendidikan untuk mengawal tata kelola sekolah secara transparan.

“Jangan sampai masuk sekolah bayar, kemudian ada pungli, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan dini digunakan untuk upaya pencegahan, bahwa integritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi disiapkan dari anak-anak,” tegas Gubernur.

Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 ini diikuti secara daring dan luring oleh jajaran Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan, serta dinas terkait dari seluruh wilayah Indonesia.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed